Persaudaraan yang Kuat, Landasan Indonesia Menyikapi Permasalahan Myanmar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menegaskan bahwa rasa persaudaraan yang kuat menjadi landasan Indonesia menyikapi permasalahan di Myanmar.

“Ini penting untuk dipahami agar tidak muncul asas praduga yang salah. Persoalan domestik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan semangat Piagam ASEAN,” kata Azis, Selasa 2 Maret 2021.

Politikus Golkar ini menekankan bahwa Indonesia perlu menerapkan asas-asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam menyikapi perkembangan dinamika politik di Myanmar. Mengingat Indonesia dan Myanmar tergabung dalam persaudaraan bersama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia tenggara ( ASEAN).

Ia juga mengaku prihatin terhadap perkembangan politik di Myanmar sehingga harapannya situasi politik di dalam negeri Myanmar bisa segera pulih.

“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar, dan sebagai negara sahabat dan juga sesama keluarga besar ASEAN, kami harapkan situasi politik dalam negeri Myanmar dapat pulih kembali,” kata Azis.

Azis berharap semua pihak dapat menahan diri serta mengedepankan dialog agar tetap dalam kerangka demokrasi yang selalu mengedepankan aspek kemanusiaan (humanity). Hal ini dilakukan supaya permasalahan Myanmar tidak berkembang menjadi isu geopolitik baru di kawasan Indonesia-Pasifik.

Rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional relevan dalam menyelesaikan permasalahan, salah satunya untuk menangani hubungan antar bangsa maupun hubungan aktor negara dan masyarakatnya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Keamanan Papua Prioritas, Pemerintah Tindak Tegas Gangguan OPM

Oleh: Yonas Kogoya*Keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan di Papua. Tanpa situasi yang aman, berbagai program peningkatan kesejahteraan akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, setiap bentuk gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat sipil, merusak fasilitas umum, maupun menghambat aktivitas ekonomi harus ditolak bersama karena tidak memberikan manfaat bagi siapa pun, terutama masyarakat Papua sendiri yang menjadi pihak paling terdampak.Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata OPM atau TPNPB dalam beberapa waktu terakhir kembali menunjukkan bahwa pendekatan kekerasan hanya melahirkan penderitaan. Pembakaran pesawat perintis PT AMA di Balinggama, Yahukimo, yang mengakibatkan meninggalnya seorang pilot serta mengganggu pelayanan penerbangan di wilayah pegunungan merupakan contoh nyata bagaimana aksi teror berdampak langsungterhadap kepentingan masyarakat. Transportasi udara di Papua bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan jalur utama distribusi bahan pangan, obat-obatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Ketika pesawat perintismenjadi sasaran serangan, yang paling dirugikan bukan hanya pemerintah atau operator penerbangan, tetapi masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai layanan dasar.Tindakan kekerasan terhadap fasilitas publik juga berpotensi menghambat percepatanpembangunan yang selama ini terus diupayakan pemerintah. Berbagai proyek infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi membutuhkan situasi yang kondusif agar dapat berjalan sesuai rencana....
- Advertisement -

Baca berita yang ini