MATA INDONESIA, JAKARTA – Parlemen terpilih Myanmar yang berjumlah 300 orang mulai bergerak menempuh jalur yang lebih jauh sebagai bentuk protes terhadap kudeta militer, yang terjadi di negara tersebut pada 1 Februari 2021 lalu.
Para anggota parlemen Myanmar kabarnya sudah menghubungi PBB untuk turun tangan atas kudeta dan pengambilalihan kekuasaan secara ilegal yang dilakukan pihak militer.
Kudeta ini, disebut sebagai pelanggaran HAM berat, apalagi para demonstran yang protes ke jalan mulai dihujani peluru panas.
Mengutip Reuters, Jumat 12 Februari 2021, parlemen Myanmar disebut sudah mengirim surat resmi ke Dewan HAM PBB, melalui Dubes Inggris Julian Braithwaite.
Mereka menyatakan junta militer telah melakukan pengekangan kebebasan sipil. Salah satunya, menutup kebebasan berpendapat dengan mengontrol ketat jaringan telekomunikasi.
Investigator Dewan HAM PBB juga sudah menyatakan sebelumnya, bahwa Myanmar dan kekuasaan militer harus diberi sanksi paling keras.
Salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat (AS), telah menjatuhkan sanksi mereka sendiri terhadap Myanmar.
Pelapor khusus PBB Thomas Andrews mengatakan ada bukti-bukti laporan, termasuk dokumen foto, yang menunjukkan pemakaian kekerasan serta amunisi tajam dari militer Myanmar menghadapi para demonstran sejak sekitar dua pekan lalu.
