Pengamat: Aturan Pasar Muamalah Merusak Ideologi Bangsa

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pasar muamalah diduga tidak hanya beroperasi di Depok, Jawa Barat. Pasar itu diyakini sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa Rudy S Kamri menilai pasar itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan cenderung merusak ideologi bangsa.

Ia menekankan agar polisi segera bergerak cepat supaya pasar tersebut semakin bertambah dan menggoyahkan nasionalisme masyarakat.

“Sehingga menurut saya tidak pas dalam tatanan masyarakat yang nasionalis, yang beragam ini, yang harusnya setiap transaksi ekonomi harus bersifat inklusif,” kata Rudy, Minggu 7 Februari 2021.

Pasar yang menggunakan alat tukar dinar dan dirham ini diperkirakan masih ada di 25 titik di seluruh wilayah Indonesia sehingga Rudy meminta polisi untuk menemukan pasar muamalah lainnya.

Sebelumnya polisi telah menangkap pencetus pasar muamalah di Depok, Zaim Saidi pada Selasa, 2 Februari 2021. Ia diduga melanggar aturan terkait mata uang karena menyajikan transaksi jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham.

Ia mencetak Dinar dan Dirham dengan mencamtumkan tulisan Kesultanan Bintan Darul Masyur Sultan Haji Husrin Hood, Amir Zaim Saidi Amirat Nusantara, Amir Tikwan Raya Siregar, dengan harga sesuai acuan PT Aneka Tambang (Antam)Tbk.

Zaim Saidi terancam pasal berlapis. Pertama ia bisa dikenakan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Selain itu, ia juga dikenakan Pasal 33 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancama

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini