MATA INDONESIA, JAKARTA – Insiden banjir yang melanda wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) membuat Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) serta Pemprov Kalsel berupaya merancang langkah-langkah progresif, evaluasi dan mitigasi bencana agar kejadian serupa tidak terulang.
Wakil Kementerian LHK Alue Dohong menegaskan bahwa terdapat lima aspek yang perlu disiapkan dan dilakukan untuk melakukan pemulihan lingkungan pascabanjir.
“Pertama adalah aspek perencanaan, yang menuangkan secara detail tentang apa kegiatannya? Di mana lokusnya? Kapan tata waktunya? Siapa yang bertanggung jawab? dan Berapa anggarannya ? Untuk menyusun aspek perencanaan ini harus didukung data yang kuat dan kerja sama antara KLHK dan Pemprov Kalsel, termasuk penyiapan ‘Early Warning System’ tengan banjir,” kata Alue, 27 Januari 2021.
Kedua yaitu rekayasa teknis yang meliputi regulasi dan tata ruang. Realisasinya yaitu dengan membuat bendungan, Daerah Tangkapan Air, dan normalisasi sungai, termasuk Perda Jasa Ekosistem Kalsel.
Ketiga yaitu vegetatif meliputi kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi tanah dan air, penanganan lahan kritis dan agroforestri. Keempat, yaitu dengan melakukan sosialisasi, melibatkan masyarakat, dan komunikasi, serta membangun data base yang bagus sehingga tidak terjadi simpang siur informasi.
Kelima, yaitu aspek kelembagaan KLHK dan Pemprov Kalsel sehingga alur komunikasi berjalan cepat dan efektif.
Selain itu, Alue juga menekankan pentingnya langkah mitigasi cepat untuk kebutuhan jangka pendek. Contohnya seperti memenuhi kebutuhan pengungsi dan penataan lingkungan.
“Kami akan segera mengambil langkah serius terkait pemulihan lingkungan yang sudah mulai dirintis dengan cara penanaman pohon secara besar-besaran, pembangunan kebun persemaian modern di beberapa tempat, tata kelola gambut, rehabilitasi mangrove dan saat ini harus dilakukan secara ketat reklamasi dna rehabilitasi eks-lahan tambang,” kata Alue.
