Aturan Baru PPKM Jilid 2: Mal dan Restoran Akan Buka Hingga Pukul 20.00

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 14 hari, mulai 16 Januari hingga 8 Februari 2021 mendatang.

Sebelumnya, PPKM jilid satu diberlakukan sejak 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghambat laju penularan Covid-19. Per tanggal 21 Januari 2021, kasus baru Covid-19 di Indonesia menyentuh angka 11.703. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus tertinggi dengan jumlah 3.151 kasus.

PPKM dilaksanakan di 7 provinsi di kawasa Jawa – Bali, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Selama menjalankan PPKM jilid 1, hanya 2 provinsi yang mengalami penurunan kasus Covid-19, yakni DI Yogyakarta dan Banten. Sedangkan sisanya, mengalami kenaikan.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartanto, mengatakan jika perpanjangan PPKM merupakan permintaan Presiden Joko Widodo. “Bapak presiden meminta agar PPKM dilanjutkan dari tanggal 26 Januari sampai 8 Februari” katanya.

Meski begitu, Airlangga menyebutkan jika PPKM jilid 2 akan berbeda dengan yang sebelumnya, salah satunya adalah perpanjangan jam operasional mal dan restoran, yang awalnya dibatasi hingga pukul 19.00 kini menjadi pukul 20.00.

“Ini minta dievaluasi terhadap pembatasan dan ada perubahan, yaitu di sektor mal dan restoran. Dimana mal dan restoran dalam pembatasan kemarin maksimal 7 jam, karena ada beberapa daerah yang agak flat maka diubah sampai jam 8 malam” ungkapnya.

Sedangkan ketentuan dan aturan lain PPKM, masih sama dengan jilid pertama, seperti kapasitas work from home (WFH) sampai penutupan fasilitas umum.

“Perkantoran tetap 75 persen WFH, belajar mengajar tetap secara daring, sektor esensial termasuk industri tetap 100 persen beroperasi, dine in 25 persen, take away diizinkan, kegiatan lain konstruksi tetap berjalan, kegiatan ibadah 50 persen, fasilitas umum ditutup, kemudian terkait transportasi diatur masing-masing pemerintah daerah’ kata Airlangga.

Selain itu, larangan turis asing ke Indonesia masih tetap berlaku. “Ini termasuk juga untuk pembatasan Warga Negara Asing ke RI. Warga Negara Asing ke Indonesia dilakukan pelarangan dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021” tambahnya.

Airlangga mengatakan jika saat ini pemerintah akan semaksimal mungkin dalam menekan penyebaran Covid-19. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah antara lain menjalankan protokol kesehatan, menambah kapasitas layanan kesehatan, dan program vaksinasi.

Reporter: Diani Ratna Utami

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini