Israel Tangkap Penggembala Domba Lebanon

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Seorang patroli Israel menculik seorang gembala domba Lebanon di dekat perbatasan di desa Kfarshouba di Lebanon Selatan dan membawanya ke wilayah Israel. Kantor berita milik Lebanon, NNA melaporkan.

Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee mengatakan, tentara Israel menangkap gembala asal Lebanon tersebut karena dengan sengaja menyusup ke perbatasan. Sang gembala pun kini dipindahkan untuk proses penyelidikan.

Ketegangan antara dua negara meningkat pekan ini. Di mana Lebanon mengajukan keluhannya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusul pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap batas wilayah udara. Selain itu meningkatnya pengintaian pesawat tanpa awak dan serangan tiruan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon.

Adraee menambahkan bahwa Hizbullah menggunakan seorang penggembala domba dalam misi mengumpulkan informasi dan memantau pasukan IDF (Israel Defence Forces). Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Beirut mengenai penangkapan ini.

“Penggembala Lebanon yang ditangkap itu milik kelompok yang diidentifikasi bekerja sama dengan Hizbullah, dalam upaya terakhir teroris Hizbullah untuk menyusup ke Israel di daerah Gunung Ross beberapa bulan lalu untuk melakukan serangan,” ungkap Jubir militer Israel, Avichay Adraee, melansir English al Arabiya.

“Seorang penggembala Lebanon memberikan bantuan kepada organisasi teroris dalam upaya tersebut,” tuntasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kebutuhan Pokok Tak Terdampak, Penyesuaian PPN 1 Persen Berpihak pada Rakyat

Oleh : Vania Salsabila Pratama )* Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akandiberlakukan mulai 1 Januari 2025 menjadi langkah strategis pemerintah dalammemperkuat stimulus ekonomi tanpa membebani rakyat.  Dalam kebijakan tersebut, kebutuhan pokok masyarakat tetap dibebaskan dari PPN, sehingga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga dengan baik. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah berpihak pada kelompok rentan sambilmemastikan keberlanjutan pembangunan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa prinsip keadilan dan gotong royong menjadi landasan kebijakan tersebut. Pemerintah memastikan PPN 0% berlaku untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, serta angkutanumum.  Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kelompokmasyarakat yang paling membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga memberikansubsidi untuk barang seperti tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita.  Dukungan tersebut diiringi dengan alokasi stimulus senilai Rp265,6 triliun pada tahun 2025 yang diarahkan pada perlindungan sosial dan insentif perpajakan. Mayoritas manfaat dari insentif tersebut dinikmati oleh rumah tangga, UMKM, dan dunia usaha. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pajak adalah instrumen penting dalampembangunan berkelanjutan. Dengan penyesuaian tarif PPN, pemerintah memilikiruang lebih luas untuk memperkuat pembiayaan subsidi dan bantuan sosial.  Kebijakan tersebut menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan, di mana masyarakatyang mampu membayar pajak sesuai kewajiban, sedangkan kelompok tidak mampumendapatkan perlindungan bahkan bantuan langsung. Langkah ini tidak hanyamendukung keberlanjutan fiskal, tetapi juga menjadi bagian integral dalammendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menjelaskanbahwa kebijakan ini adalah implementasi amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambatpada...
- Advertisement -

Baca berita yang ini