Pemerintah Berlakukan PSBB di Jawa dan Bali

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pandemi virus corona di Indonesia tak kunjung usai, malah semakin meningkat. Kini, pemerintah menetapkan kebijakan soal pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali.

Pembatasan sosial atau PSBB ini akan berlangsung pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, demi mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas.

Perlu diketahui, sebelumnya pemerintah telah memberlakukan kebijakan melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia sejak 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah melakukan hal tersebut untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan sektor kesehatan.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan pelaksanaan Vaksinasi yang akan dijadwalkan pada pertengahan Januari 2021 mendatang.

“Penerapan pembatasan kegiatan tersebut dilakukan di Provinsi Jawa-Bali. Karena di seluruh provinsi tersebut telah memenuhi salah satu dari empat parameter yang di tetapkan,” kata Menteri Airlangga belum lama ini.

Wilayah yang akan menerapkan pembatasan sosial antara lain, DKI Jakarta, Jawa Barat (Bogor, Depok, Bekasi, Bandung), Banten (kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, Tanggerang Selatan, dan Tanggerang Raya), Jawa Tengah (Semarang, Solo, dan Banyumas), Yogyakarta (Gunung Kidul, Sleman, dan Kulon Progo), Jawa Timur (Malang dan Surabaya) serta Bali (Denpasar dan Kabupaten Badung).

Sejumlah Gubernur di wilayah tersebut tengah mempersiapkan PSBB yang akan berlangsung pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan segera mengikuti arahan pembatasan sosial di Pulau Jawa dan Bali.

RK –demikian ia biasa disapa, akan membahas teknis PSBB lebih lanjut. Berdasarkan arahan Presiden Indonesia, Joko Widodo, RK diminta untuk lebih fokus membatasi kegiatan bekerja di kantor atau memberlakukan bekerja dari rumah. Kebijakan pembatasan tersebut diatur melalui peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah.

Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, siap mengikuti aturan pemerintah mengenai pembatasan sosial ini. Ia mengatakan penerapan PSBB akan diberlakukan pada daerah yang masuk dalam zona merah.

Ganjar juga telah siap memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi ia mengaku masih menunggu surat dari pemerintah pusat. Dengan adanya pembatasan sosial, Ganjar memastikan kegiatan sekolah tatap muka di Jawa Tengah akan ditunda.

Pemda DIY juga telah siap memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ini. Pihaknya akan membicarakan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. Kriteria yang diberlakukan, kemungkinan akan menambahkan aturan lainnya.

Sementara, BPBD akan meningkatkan alokasi kamar di rumah sakit rujukan untuk kasus positif Covid-19. Menurutnya, intruksi dari presiden tersebut tergantung dengan kondisi masing-masing daerah.

Sedangkan pemerintah provinsi Jawa Timur masih menunggu surat edaran dari pusat mengenai penerapan PSBB. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestiano Dardak mengatakan jika suratnya telah diterbitkan, ia dan pihaknya menyatakan telah siap. Hanya saja ia dan pihaknya harus memastikan bagaimana persis dan detail PSBB yang diterapkan dalam masing-masing sektor.

Adapun ketentuan pembatasan sosial yang telah dikeluarkan oleh Airlangga antara lain, membatasi kapasitas tempat kerja dengan memberlakukan work from home 75% dari total karyawan, aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring, kapasitas tempat ibadah hanya 50% diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, jam operasional pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 19.00, kapasitas restoran dan kafe hanya 25%, kegiatan sosial dan budaya dihentikan sementara, serta pembatasan jam moda transportasi umum.

Pembatasan kegiatan sosial ini telah sesuai dengan undang-undang yang merujuk ke PP 21 Tahun 2020, yakni tingkat kasus aktif nasional mencapai 14%, isi rumah sakit (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU di atas 70%, tingkat kematian di atas rata-rata nasional yakni 3% serta tingkat pasien yang dinyatakan sembuh di bawah 82%.

Reporter: Azizah Putri Octavina

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Akselerasi Rumah Subsidi Lewat Program Bedah Rumah Nasional

Oleh: Randy Sagala )*Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitashidup masyarakat melalui percepatan program perbaikan rumah tidaklayak huni, yang kini diposisikan sebagai bagian integral dari implementasiprogram rumah subsidi nasional. Langkah ini tidak hanya berfokus padapembangunan hunian baru, tetapi juga memastikan masyarakatberpenghasilan rendah dapat tinggal di rumah yang layak, aman, dansehat melalui skema peningkatan kualitas hunian yang sudah ada.Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan sektor perumahanmengalami transformasi signifikan. Program bedah rumah tidak lagi berdirisendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem besar perumahansubsidi yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintahmenjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang belumtersentuh program kepemilikan rumah baru, namun sangat membutuhkanperbaikan kondisi tempat tinggalnya.Lonjakan target perbaikan ratusan ribu unit rumah pada 2026 menjadibukti konkret bahwa pemerintah mengakselerasi program ini sebagaistrategi nasional. Sinergi antara program rumah subsidi dan bedah rumahdiharapkan mampu menciptakan dampak ganda, yakni memperluas akseshunian layak sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan strukturaldi berbagai daerah.Dengan menjadikan perbaikan rumah sebagai bagian dari skema rumahsubsidi, pemerintah tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untukmenikmati standar hunian yang layak sebagai kebutuhan dasar.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilaiprogram ini sebagai langkah strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwaseluruh kabupaten dan kota akan mendapatkan alokasi program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.Pemerintah juga menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifatinklusif. Program ini dirancang agar tidak ada wilayah yang tertinggaldalam upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat.Pemerintah mulai mengoptimalkan aset negara sebagai fondasipembangunan perumahan. Lahan-lahan potensial diidentifikasi untukmendukung pembangunan hunian, termasuk hunian vertikal di kawasanperkotaan.Kebijakan pemanfaatan lahan tidak hanya difokuskan di ibu kota. Pemerintah juga memperluas pembangunan ke kota-kota lain sepertiBandung guna menjawab kebutuhan hunian di daerah urban yang terusberkembang.Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintahtelah menyiapkan tiga skema utama. Skema tersebut dirancang untukmenjawab berbagai tantangan dalam sektor perumahan nasional.Skema renovasi rumah tidak layak huni menjadi fokus utama pemerintah. Anggaran besar dialokasikan setiap tahun untuk memperbaiki jutaanrumah agar memenuhi standar kelayakan.Pemerintah menyalurkan bantuan langsung untuk pembelian bahanbangunan. Kebijakan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikandapat digunakan secara optimal oleh masyarakat penerima.Program renovasi rumah menunjukkan perhatian pemerintah terhadapkualitas hunian. Rumah yang sebelumnya tidak layak diharapkan dapatberubah menjadi tempat tinggal yang sehat dan aman.Skema pengembangan kawasan menjadi langkah berikutnya yang diambilpemerintah. Program ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasarseperti air bersih dan pengolahan limbah.Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk setiap kawasan. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhanmasyarakat serta kondisi lingkungan setempat.Pemerintah juga menyesuaikan desain rumah dengan karakter wilayah. Di kawasan pesisir, misalnya, rumah dirancang berbentuk panggung agar sesuai dengan kondisi geografis.Skema hunian vertikal menjadi solusi bagi kawasan perkotaan. Pemerintah berupaya mengatasi keterbatasan lahan sekaligusmengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan ini.Pemerintah memastikan hunian vertikal dilengkapi sistem sanitasimodern. Fasilitas seperti pengolahan air menjadi bagian penting untukmenciptakan lingkungan yang sehat.Implementasi program terlihat nyata di berbagai daerah. Pemerintahdaerah mulai merasakan dampak peningkatan alokasi program perumahan dari pemerintah pusat.Pemerintah daerah seperti di NTT menunjukkan peningkatan signifikandalam jumlah rumah yang diperbaiki. Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan adanya lonjakan besar dibanding tahun sebelumnya.Peningkatan jumlah rumah yang dibedah menjadi bukti konkretkeberpihakan pemerintah. Program ini memberikan harapan baru bagimasyarakat berpenghasilan rendah.Pemerintah juga mengintegrasikan program perumahan dengan skemapembiayaan. Akses kepemilikan rumah diperluas melalui dukungan kreditdengan bunga terjangkau.Kelompok masyarakat seperti ASN, nelayan, petani, dan pelaku UMKM menjadi sasaran program. Kebijakan ini dirancang untuk menjangkaumasyarakat yang selama ini kesulitan memiliki hunian layak.Program perumahan turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Hunian yang layak dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligusproduktivitas masyarakat.Pemerintah menempatkan sektor perumahan sebagai fondasipembangunan sosial. Perbaikan hunian dianggap memiliki dampak luasterhadap kesejahteraan masyarakat.Pendekatan komprehensif menjadi kekuatan utama kebijakan ini. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga padakeberlanjutan dan pemerataan.Program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi simbol kehadirannegara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untukmemenuhi kebutuhan dasar rakyat.Keberhasilan program sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi agar setiap target dapat tercapaisecara optimal.Upaya pemerintah dalam memperbaiki rumah tidak layak huni diyakiniakan memberikan dampak besar. Program ini menjadi langkah nyatadalam menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh masyarakatIndonesia.Pemerintah terus memastikan bahwa setiap tahapan program berjalansesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukanuntuk mengukur efektivitas pelaksanaan di lapangan sekaligusmengidentifikasi kendala yang muncul. Langkah ini penting agar program perbaikan rumah tidak layak huni dapat berjalan tepat sasaran danmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan warga diharapkan mampu mempercepatpelaksanaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasilpembangunan. Dengan dukungan semua pihak,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini