Portugal Buka Dialog Mengenai Masalah Migrasi dengan UE

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Portugal membuka dialog dengan para menteri dari berbagai negara Uni Eropa (UE) mengenai pakta baru untuk menangani masalah migrasi. Sudah menjadi rahasia umum bila benua Eropa menjadi tujuan utama dari para migran di dunia yang berharap kehidupan lebih baik.

Sebagai bagian dari enam bulan masa kepresidenan Uni Eropa, yang dimulai bulan ini, Portugal mengadakan konsultasi awal dengan Yunani –negara yang berada di garis depan krisis migran Eropa tahun 2015 dan 2016.

September lalu, Komisi Eropa awalnya mengajukan proposal untuk pakta migrasi selama masa kepresidenan Uni Eropa yang masih dipimpin Jerman. Bagian paling sensitif dari pakta tersebut mewajibkan setiap negara anggota untuk menampung beberapa pengungsi. Namun, kesepakatan akhir tentang pakta tersebut belum tercapai.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Dalam Negeri Portugal mengatakan bahwa masalah yang terkait dengan migrasi dari luar UE hanya dapat diselesaikan dengan solidaritas antar negara, tetapi juga menyoroti solidaritas yang tidak sekadar sukarela.

Fleksibel tetapi solidaritas wajib antar negara-negara UE merupakan konsep utama yang didorong oleh Portugal, kata Kementerian Dalam Negeri Portugal. Ia menambahkan, solusi harus ditemukan untuk dua masalah utama, yakni arus migrasi regular dan krisis migrasi, melansir Reuters, 6 Januari 2021.

Menteri Eduardo Cabrita mengatakan, ia akan mengadakan pertemuan dengan pejabat pemerintah di Spanyol, Italia, dan Malta, tiga negara yang menjadi tujuan para migran.

“Tujuan dari pertemuan ini, adalah untuk menemukan titik konvergensi antara negara anggota dan jalur yang akan memungkinkan kami untuk mengatasi aspek yang menghasilkan konsesus yang kurang dalam pakta tersebut,” demikian pernyataan tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Rekonstruksi Berkualitas untuk Mendukung Ketahanan Wilayah Pascabencana Sumatra

Oleh : Ricky Rinaldi *)Komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat sekaligusmemperkuat ketahanan wilayah nasional. Penanganan pascabencana yang dilakukanpemerintah tidak lagi sebatas memperbaiki kerusakan fisik yang tampak di permukaan, melainkan diarahkan untuk membangun kembali kawasan yang lebih aman, tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keselamatan masyarakat, pemulihan ekonomi lokal, dan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas utama dalammenghadapi kompleksitas tantangan kebencanaan nasional.Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secaranyata, cepat, dan taktis di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Pemerintah bergerakcepat memastikan pemulihan rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hinggaakses transportasi utama dapat segera dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama beradadalam kondisi kerentanan pascabencana. Presiden juga menekankan pentingnya akselerasipembangunan hunian tetap dan infrastruktur dasar agar roda kehidupan sosial masyarakatdapat kembali berjalan normal dan aman. Langkah cepat yang terintegrasi ini memperolehapresiasi luas karena menunjukkan keberpihakan negara yang konkret terhadap kebutuhanrakyat di tengah situasi sulit.Keseriusan pemerintah ini kini diperkuat oleh langkah nyata yang sangat signifikan di tingkatregulasi dan pendanaan. Pemerintah bersama DPR RI telah menyetujui anggaran rehabilitasidan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan nilai fantastis mencapai Rp100 triliun. Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskanbahwa induk penganggaran tersebut telah sesuai dengan rencana induk (masterplan) yang disetujui oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini