KPK Tahan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dan telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo ditahan oleh KPK pada Jumat 4 Desember 2020.

Wenny Bukamo (WB) ditahan bersama lima orang lainnya, yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut Tahun Anggaran 2020.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak 4 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta.

Kelima orang selain WB tersebut adalah Recky Suhartono Godiman (RSG) yang merupakan Komisaris Utama PT Alfa Berdikari Group (ABG)/orang kepercayaan Wenny, Direktur PT Raja Muda Indonesia (RMI) Hengky Thiono (HTO), Komisaris PT Bangun Bangkep Persada (BBP) Hedy Thiono (HDO), Direktur PT Antarnusa Karyatama Mandiri (AKM) Djufri Katili (DK), dan Direktur PT Andronika Putra Delta (APD) Andreas Hongkiriwang (AHO).

Namun, Wenny, Recky dan Hengky sementara ini ditahan di Rutan Polres Luwuk, Sulawesi Tengah. Pemisahan tahanan ini dilakukan, karena ketiganya terdeteksi reaktif Covid-19.

Sedangkan untuk tersangka HDO ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, DK ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdan Jaya Guntur, dan AHO di Rutan KPK Kavling C1.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Persatuan Papua Kunci Percepatan Pembangunan di Tanah Cenderawasih

Oleh : Loa MuribPersatuan merupakan modal sosial paling berharga dalam mendorong percepatanpembangunan di Tanah Cenderawasih. Di tengah berbagai agenda pembangunan yang terus berlangsung, Papua membutuhkan semangat kebersamaan yang mampumenyatukan seluruh daerah, tokoh adat, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakatdalam satu tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapatterwujud apabila stabilitas, keamanan, dan solidaritas sosial tetap terjaga.Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan strategis, termasukpenguatan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layananpendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upayatersebut akan memberikan hasil optimal apabila didukung oleh kondisi sosial yang kondusif dan semangat kebersamaan antardaerah di seluruh Tanah Papua.Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk menyatukan visi pembangunan. Gubernur Papua...
- Advertisement -

Baca berita yang ini