MATA INDONESIA, JAKARTA – Menkopolhukam Mahfud Md akhirnya membongkar penyebab dana otonomi khusus (dana otsus) Papua dan Papua Barat tak tersalur secara merata. Ia mengatakan, penyebab utamanya karena praktik korupsi yang tumbuh subur di kalangan elit Papua.
“Dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitenya di sana,” ujarnya melalui akun YouTube Kemenko Polhukam, Kamis 3 Desember 2020.
Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan strategi agar ke depan penyaluran dana otsus dapat menyentuh semua masyarakat Papua dan Papua Barat. Salah satunya dengan mengatur ulang penggunaan anggaran yang efektif.
“Kita pertama, sudah menyiapkan keppres yang sedang dipelajari agar pembangunan di Papua betul dirasakan rakyatnya,” katanya.
Menurut Mahfud, proyek pembangunan di Papua yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada periode kedua sudah menggunakan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat di sana.
Terkait soal pendekatan kesejahteraannya, Mahfud menyebut pemerintah tengah menyiapkan revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pembesaran jumlah dana otonomi khusus dan pemekaran.
Ia juga mengungkapkan bahwa dana otsus nantinya akan naik menjadi 2,25 persen. Untuk pemekaran sendiri, nantinya Pemerintah Papua akan memilliki lebih banyak kesempatan untuk mengurusnya.
“Tujuan semua kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP),” ujarnya.
