Obama Sebut Trump Rusak Tatanan Demokrasi AS

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA –  Mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Barrack Obama mengatakan para senior Partai Republik merusak tatanan demokrasi AS dengan mengikuti klaim tak mendasar soal penipuan pada Pemilihan Presiden AS yang dilontarkan sang petahana, Donald Trump.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Trump yang kembali mencalonkan diri sebagai Presiden AS menolak kekalahannya. Ia bahkan melayangkan gugatan hukum terhadap hasil perhitungan suara di sejumlah negara bagian kunci pertarungan Pilpres AS. Namun, tim kuasa hukum Trump belum memberikan bukti apapun untuk mendukung klaim mereka.

Calon presiden incumbent dari Partai Republik itu hanya mengumpulkan 217 –tambahan tiga suara electoral yang ia peroleh di negara bagian Alaska. Sementara Joe Biden melampaui batas minimal 270 suara yang diperlukan untuk menuju Gedung Putih.

Dalam wawancara dengan CBS News, Obama mengatakan Presiden AS terpilih, Biden telah “jelas memenangkan” pertarungan dan berhak melenggang ke Gedung Putih.

“Saya lebih bermasalah dengan fakta bahwa pejabat Republik lainnya, yang jelas lebih tahu, setuju dengan hal ini. Ini satu langkah lagi dalam mendelegitimasi tidak hanya pemerintahan Biden yang akan datang, melainkan demokrasi secara umum, dan itu jalan yang berbahaya,” kata Obama, melansir Reuters, Jumat, 13 November 2020.

Dalam memoarnya, Obama mengatakan Presiden Trump naik ke tampuk kekuasaannya dengan memicu kekhawatiran tentang seorang pria kulit hitam yang memimpin negara.

“Seolah-olah kehadiran saya di Gedung Putih telah memicu kepanikan yang mendalam, perasaan bahwa tatanan alam telah terganggu. Untuk jutaan orang Amerika yang ketakutan oleh seorang pria kulit hitam di Gedung Putih, (Trump) menjanjikan ramuan untuk kecemasan rasial mereka,” kata Obama.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini