Ini Organisasi Kepemudaan di Masa Sebelum Kemerdekaan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Organisasi Pemuda di Indonesia dibentuk untuk mempersatukan anak bangsa Indonesia sehingga bisa memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional. Nah, dulu dalam sejarahnya, anak muda Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meraih kemerdekaan bangsa. Akan tetapi ada hal yang lebih mengejutkan dari itu, peran pemuda dalam kemerdekaan sudah ada sejak Kongres Pemuda diadakan pada tahun 1928.

Pada abad kedua puluh, para pemuda di Indonesia sering menggerakkan berbagai kampanye kemerdekaan. Beberapa diantaranya turut aktif mengikuti jejak partai-partai besar yang kala itu berjaya.

Anak muda di Indonesia pun pernah menjadi sorotan media asing, tatkala sering mengangkat senjata dan ikut bergerilya pada masa revolusi fisik sekitar tahun 1946-1949. Perjuangan itu kembali disoroti tatkala pemuda yang diorganisir mahasiswa, banyak melakukan berbagai aksi unjuk rasa menuntut turunnya presiden kedua RI, pada tahun 1998. Di Indonesia, pengertian anak muda adalah warga yang berusia antara 15 sampai dengan 35 tahun.

Berikut ini organisasi kepemudaan di masa sebelum kemerdekaan

1. Boedi Oetomo

Ini sebenarnya organisasi siswa-siswa sekolah Kedokteran (Stovia). Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr Soetomo dan para mahasiswa Stovia yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji. Organisasi ini lebih cenderung ke bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meski menyuarakan kemerdekaan, organisasi ini tidak bersifat politik.

2. Tri Koro Dharmo

Organisasi ini didirikan R Satiman Wirjosandjojo di STOVIA pada tanggal 7 Maret 1915. Organisasi ini kemudian mengubah nama menjadi Jong Jawa pada kongres di Solo. Alasan organisasi ini didirikan karena banyak anak muda yang berpendapat bahwa Budi Utomo adalah organisasi elite. Tujuan organisasi ini sendiri adalah untuk mencapai kejayaan dengan memperkuat persatuan golongan pemuda.

3. Jong Sumatra Bond (Persatuan Pemuda Sumatra)

Organisasi ini dipelopori oleh Mohammad Yamin dan Mohammad Hatta. Didirikan di Jakarta pada tahun 1917. Tujuan organisasi ini sendiri untuk memperkuat hubungan para pelajar yang berasal dari Pulau Sumatera dan mendidik mereka agar bisa menjadi pemimpin bangsa serta mengembangkan dan mempelajari budaya asalnya.

4. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia

Organisasi ini didirikan pada bulan September 1926. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memperkuat persatuan melawan para penjajah.

5. Organisasi Perkumpulan Daerah

Setelah muncul jong jawa dan jong sumatra bond, maka bermunculanlah organisasi lokal kedaerahan lain seperti jong celebes, jong ambon, jong minahasa, dan lain sebagainya.

Reporter: Gilang Permata

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini