Lockdown di Inggris, Pekerja Menerima 80 Persen Gaji

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Perdana Menteri Boris Johson mengatakan Inggris akan kembali memberlakukan lockdown nasional setelah Negeri Ratu Elizabeth itu melewati angka satu juta kasus akibat infeksi virus Corona. Gelombang kedua virus Corona yang melanda negara-negara di Eropa diyakini akan lebih mengancam dari sebelumnya.

Inggris yang memiliki jumlah angka kematian terbesar di Eropa akibat infeksi virus Corona tengah berjuang dengan lebih dari 20 ribu kasus baru setiap harinya. Para ilmuwan bahkan telah memperingatkan skenario “kasus terburuk” dengan 80 ribu kematian dapat terlampaui.

Setelah berita mengenai lockdown nasional babak kedua bocor ke permukaan, PM Johnson langsung mengadakan konferensi pers. Ia mengatakan bahwa lockdown di Inggris akan dimulai pada Kamis (5/11) dan berakhir pada 2 Desember 2020.

“Kita harus bertindak sekarang. Kecuali jika kita bertindak, kita bisa melihat kematian di negara ini mencapai beberapa ribu sehari,” kata PM Johnson, diapit oleh Kepala Petugas Medisnya, Chris Whitty dan Kepala Penasihat Ilmiahnya, Patrick Vallance, melansir Reuters, Minggu, 1 November 2020.

PM Johnson menambahkan, pemerintah Inggris akan menghidupkan kembali skema subsidi upah darurat akibat infeksi virus Corona untuk memastikan pekerja yang diberhentikan sementara selama lockdown menerima 80% gaji mereka.

Toko-toko penting, sekolah, dan universitas akan tetap buka, begitu juga dengan kompetisi profesional akan terus berlanjut. Sementara dengan kompetisi amatir akan dihentikan untuk sementara waktu.

Pub akan ditutup, sementara restoran hanya akan melayani take away. Perjalanan internasional keluar juga tidak disarankan kecuali untuk pekerjaan. Semua ritel non-esensial akan ditutup.

Pemerintah Inggris memastikan tempat ibadah akan tetap dibuka untuk doa pribadi. Meskipun pemakaman akan dibatasi hanya untuk anggota terdekat saja.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini