Jokowi: Kawasan Bukit Soeharto Sangat Mendukung Dijadikan Ibukota Baru

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi menilai kondisi lingkungan Bukit Soeharto Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sangat mendukung menjadi pusat pemerintahan.

“Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan,” kata Presiden, Selasa 7 Mei 2019.

Apalagi baik Balikpapan dan Samarinda sudah memiliki bandara maupun pelabuhan laut. Keberadaan infrastruktur itu akan sangat menghemat biaya dalam membangun pusat pemerintahan yang baru.

Namun Presiden mengingatkan, kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur. Pemerintah juga akan mengkaji kondisi sosiologis, dan sosial politik wilayah tersebut.

Selain itu kebutuhan air, kerentanan terhadap bencana baik banjir maupun gempa bumi. Tetapi itu dijawab sendiri oleh Jokowi,“Saya kira di sini enggak ada.”

Namun Jokowi tidak mau menegaskan bahwa Bukit Soeharto terpilih menjadi lahan untuk ibukota baru. Saat ini semuanya masih perlu diperhitungkan.

Sebelumnya Presiden menegaskan ada tiga lokasi yang akan menjadi alternatif ibukota baru.

Setelah kunjungannya kali ini, Jokowi juga akan mengutus tim untuk melakukan kajian yang lebih rinci lagi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini