Awal November, Jalan Malioboro Yogyakarta Bakal Bebas Polusi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali melanjutkan program uji coba Malioboro bebas kendaraan bermotor pada November 2020.

Program ini sejatinya sudah sempat berjalan beberapa kali mulai akhir 2019 hingga Februari 2020, sebelum pandemi Covid-19 merebak.

Uji coba ini dilakukan karena Malioboro diproyeksikan menjadi kawasan pedestrian yang bebas kendaraan bermotor.

Hanya kendaraan seperti sepeda, andong, becak dan kendaraan layanan operasional seperti pengangkut sampah, ambulance, pemadam kebakaran juga bus Trans Jogja yang bisa melintasi pusat wisata Yogyakarta itu.

“Rencananya uji coba lanjutan dimulai lagi pada 2-15 November nanti,” ujar Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji pada Jumat, 23 Oktober 2020.

Mengenai kebijakan atas Malioboro ini, Aji menilai tak akan ada pengaruhnya bagi para pedagang kaki lima di kawasan itu. Karena saat ini lokasi parkir untuk kawasan Malioboro juga sudah dipusatkan ke beberapa titik. Artinya, tiada lagi kendaraan bermotor yang diperbolehkan parkir di sepanjang Malioboro.

“Selama ini kendaraan yang melintas di Malioboro juga tidak boleh berhenti di jalan. Orang datang ke Malioboro untuk belanja dan santai, sedangkan sepeda motor atau mobil parkir di tempat khusus,” ujarnya.

Tempat parkir khusus yang dimaksud, seperti di Taman Parkir Abu Bakar Ali dan beberapa tempat yang dikelola masyarakat, bukan di trotoar. Justru dengan kebijakan bebas kendaraan bermotor itu, para pedagang sampai pemilik toko di Malioboro akan lebih untung karena sebagai kawasan pedestrian utuh, wisatawan bisa lebih lama menikmati semua sudut Malioboro.

Dinas Perhubungan DI Yogyakarta menyiapkan rencana rekayasa arus lalu lintas menyusul kebijakan bebas kendaraan di Malioboro itu. Caranya, membuat Jalan Mataram (timur Malioboro) menjadi satu arah menuju utara, lalu melintasi Jalan Abu Bakar Ali, dan mengarah Jalan Letjend Suprapto.

Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Pasar Kembang juga dibuat satu arah ke barat. Jalan Bhayangkara dan Jalan Gandekan (barat Malioboro) akan dibuat satu arah ke utara. Adapun Jalan Letjen Suprapto dibuat satu arah ke selatan. Selain itu, sejumlah ruas jalan, seperti selatan Pasar Beringharjo atau Jalan Pabringan, Jalan Remujung, Ketandan, Suryatmajan, dan Sosrokusuman akan ditutup aksesnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini