MATA INDONESIA, JAKARTA – Rencana pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur ditunda. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa salah satu alasan penundaan pembangunannya karena pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemi Corona.
“Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold,” katanya di Jakarta, Selasa 8 September 2020.
Meski demikian, tim komunikasi dan koordinasi strategis ibukota baru tetap mendapat alokasi anggaran di tahun 2021. Tim ini akan mendapatkan dana sebesar Rp 831,40 miliar atau sekitar 55,4 persen dari total pagu anggaran yang diusulkan Bappenas untuk tahun 2021 yang sebesar Rp 1,7 triliun.
Sementara sisanya 44,6 persen atau sekitar Rp 789,14 miliar untuk program dukungan manajemen. Di mana, untuk pinjaman dialokasikan sebesar Rp 84,4 miliar dan hibah sebesar Rp 65,41 miliar.
Jumlah Rp 1,7 triliun ini naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal yang sebesar Rp 1,5 triliun. Besaran usulan pagu untuk 2021 ternyata masih lebih rendah, dibandingkan anggaran pada tahun 2020 yang sebesar Rp 1,8 triliun.
Namun sayangnya, Suharso masih belum merincikan anggaran secara pasti untuk program ibu kota baru. Ia cuma mengatakan bahwa pemerintah tetap melaksanakan pengerjaan masterplan dan pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota sekitar lokasi ibu kota negara seperti Samarinda dan Balikpapan.
Seperti diketahui sebelumnya, program kerja secara keseluruhan pemindahan ibu kota baru adalah sebagai berikut, pada periode tahun 2019-2021 perancangan kawasan penyusunan desain urban.
Lalu tahun 2020-2023 perencanaan teknis dan pembangunan infrastruktur PUPR, tahun 2020-2024 sayembara dan pembangunan Istana Presiden,Wapres, Kompleks MPR/DPR/DPD dan perkantoran kementerian/lembaga.
Kemudian, tahapan proses pemindahan ibu kota negara secara bertahap akan dilakukan secara gradual yaitu mulai tahun 2024 hingga 2045 mendatang.
