KPU: Korban Meninggal Bertambah Jadi 230 Orang, 1.671 Sakit

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Jumlah korban petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas pada Pemilu 2019, bertambah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekap sampai saat ini tercatat 230 orang petugas KPSS meninggal dunia.

“Jumlah anggota wafat sebanyak 230 dan sakit 1.671,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz, Jumat 27 Apri,

Berdasar data yang diterima hingga hari ini pukul 12.00 WIB, total petugas KPPSyang meninggal dunia dan sakit berjumlah 1.901 orang.

Berdasarkan data pada Kamis 25 April 2019, maka jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia pada Jumat 26 April bertambah 5 orang. Sedangkan jumlah anggota KPPS yang sakit bertambah 201 orang.

Saat ini, KPU telah memberikan santunan dari pribadi anggota KPU atau uang belasungkawa kepada petugas KPPS yang meninggal. Sementara santunan resmi dari pemerintah sudah disetujui oleh Kemenkeu dan akan segera dicairkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menghitung besaran kompensasi untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal, sakit atau kecelakaan.

“Nanti kami akan hitung untuk kebutuhan anggarannya untuk memenuhi kompensasi tersebut,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara.

Saat ini, pihaknya akan terus memantau berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai jumlah petugas KPPS yang mengalami sakit, kecelakaan sampai meninggal dunia.

Menurut Sri Mulyani, pekerja KPPS mungkin sudah terlindungi asuransi, baik itu asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini