MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah 30 tahun menerapkan pemerintahan Islam yang penuh konflik, Pemerintah Transisi Sudan sepakat mengakhirinya dan mulai menjadi negara demokrasi.
Seperti dilansir Gulf News, hal tersebut dituangkan dalam deklarasi yang ditandatangani Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan pemimpin kelompok Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara, Abdel-Aziz al-Hilu.
Penandatanganan deklarasi itu bertujuan memisahkan agama dari negara itu dilakukan di ibukota Addis Ababa, Kamis lalu.
Kesepakatan di negeri Afrika Utara tersebut datang kurang dari satu minggu setelah pemerintah memulai kesepakatan damai dengan pasukan pemberontak yang memusatkan perlawanannya di Darfur dan beberapa derah lainnya.
Saat ini, Sudan sedang bangkit dari isolasi internasional yang dimulai setelah Omar al-Bashir merebut kekuasaan pada tahun 1989.
Setelah berkuasa Bashir menerapkan interpretasi garis keras terhadap hukum Islam yang berusaha menjadikan negara itu “pelopor dunia Islam.”
Al-Qaeda dan Carlos the Jackal pun diterima menetap di sana sehingga AS menuding Sudan sebagai sponsor teror pada 1993, kemudian menjatuhkan sanksi hingga 2017.
