Menkeu: Bangun Infrastruktur, Indonesia Butuh Peran Akademisi

Baca Juga

MINEWS, BANDUNG – Insan akademisi dinilai memiliki peranan penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Apalagi sebanyak 31 universitas di Indonesia tergabung dalam University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID).

Puluhan universitas tersebut berkomitmen untuk bekerja sama membangun Infrastruktur. “Universitas sebagai Perguruan Tinggi harus memilikii kompetensi dan atensi yang baik terhadap hal ini. Akademisi, swasta, dan pemerintah adalah ‘triple helix’ yang mampu memciptakan perubahan pada suatu negara,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bandung, Kamis 25 April kemarin.

Melalui UNIID, ia merasa bisa mempertemukan universitas‐universitas terkemuka di Indonesia. Tujuannya agar dapat saling berdiskusi serta membahas berbagai ide dan masukan terhadap pengembangan infrastruktur, baik nasional maupun regional melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usana (KPBU).

Menurut Sri Mulyani, dalam membangun Infrastruktur apakah itu dari sisi teknik, legal, environtment, sosial, ekonomi, semuanya membutuhkan pemikiran bersama dari seluruh universitas yang bergabung. Sebab banyak faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan infrastruktur yang membutuhkan sesuatu yang sifatnya sangat detail.

“Perlu dipersiapkan secara matang, sehingga kualitas terbangun dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan,” katanya.

Ia berharap para akademisi dapat memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan infrastruktur bangsa melalui pengembangunan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan infrastruktur khususnya di daerah.

“Saya senang memiliki jaringan network ini, orang memiliki persepsi kalau membangun infrastruktur itu mudah, padahal itu perlu diteliti,” katanya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini