Pemilu 2019 Kembali Makan Korban, Giliran Bawaslu Kehilangan 14 Anggotanya

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak yang digelar 17 April lalu kembali memakan korban. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 14 pengawas meninggal dunia.

Jumlah tersebut menambah deretan banyaknya petugas Pemilu yang gugur dalam pesta demokrasi tahun ini. Baik aparat kamanan (Polri), petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), dan juga saksi yang mengalami kelelahan dan meninggal dunia.

Selain korban meninggal, Bawaslu juga mencatat ada 85 orang dirawat inap, 37 dirawat jalan, 15 orang mengalami kekerasan, dan 74 orang mengalami kecelakaan.

“Hormat terdalam dan doa tertulus bagi para pahlawan demokrasi yang sepenuh hati mengabdi dalam mengawal proses demokrasi di seluruh Indonesia. Pengorbanan mereka merupakan tonggak demokrasi bangsa,” kata akun Instagram Bawaslu yang diunggah Minggu 21 April 2019, sebagaimana dikutip dari www.setkab.go.id.

Sebelumnya melalui akun twitter dan facebooknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, terdapat lebih dari 800.000 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di seluruh Indonesia. Tak semua mudah dijangkau, ada yang di gunung, di pulau terluar, permukiman penduduk di daerah terpencil, di dusun-dusun terdalam.

Ia menunjuk contoh, saat Logistik Pemilu 2019 diantar ke kawasan Taman Nasional Baluran di pelosok Situbondo, Jawa Timur, pada hari Selasa 16 April lalu, sehari sebelum pemungutan suara.

“Petugas menempuh jalur laut karena sulitnya akses darat ke tiga TPS di dusun di kawasan ini,” kata Presiden Jokowi.

Berita Terbaru

Dukungan Untuk Pembibitan Petani Indonesia Kejar Swasembada Bawang Putih

Oleh: Rina Oktavia )*Upaya memperkuat pembibitan bawang putih nasional terus digencarkan oleh pemerintahguna mendukung target pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Pengembangan bibitunggul berkualitas tinggi dinilai menjadi fondasi paling krusial dalam meningkatkanproduktivitas dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan terhadap keran impor yang selama ini cukup besar. Melalui penguatan dukungan anggaran, pendampingan teknologimodern, serta pembangunan ekosistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, para petani diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi secara mandiri dan berkelanjutan.Untuk merealisasikan target besar tersebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaransekitar Rp400 miliar pada tahun ini. Dana tersebut difokuskan secara khusus untukmendukung program pembibitan bawang putih di atas lahan seluas 5.000 hektare. Langkahstrategis ini diambil karena keterbatasan ketersediaan bibit nasional yang adaptif selama inimenjadi tantangan sekaligus hambatan utama dalam pengembangan komoditas bawang putihdi tanah air.Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengemukakan bahwa program pembibitanintensif ini menjadi langkah awal yang sangat menentukan. Menurutnya, Presiden PrabowoSubianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penguatan produksi bawangputih domestik karena komoditas ini merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah menilai target swasembada ini cukup realistis karena kebutuhan luasan lahantanamnya tidak sebesar komoditas pangan utama lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannasional secara total, Indonesia diperkirakan hanya membutuhkan sekitar 100 ribu hektarelahan produktif yang dikelola secara optimal.Tantangan terbesar yang dihadapi sektor ini sebenarnya bukan terletak pada ketersediaanlahan ataupun minimnya minat para petani untuk menanam bawang putih. Persoalanmendasar justru berada pada penyediaan bibit berkualitas dalam jumlah besar yang mampuberadaptasi dengan kondisi iklim serta cuaca di Indonesia. Oleh karena itu, KementerianPertanian memprioritaskan pengembangan pembibitan di beberapa daerah dataran tinggitertentu yang selama ini telah dikenal sebagai sentra tradisional bawang putih nasional sepertiSembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutandi Sumatera Utara. Kawasan dataran tinggi tersebut dinilai memiliki kondisi karakteristikagroklimat yang sangat ideal untuk menghasilkan benih berproduktivitas tinggi.Lebih lanjut, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untukmenghentikan ketergantungan pada impor bibit dari luar negeri. Selain jumlah alokasinyayang sering kali terbatas di pasar global, bibit impor juga memerlukan proses adaptasilingkungan yang cukup lama agar bisa tumbuh optimal di tanah nusantara. Sebagai jalankeluarnya, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura memperkuatsistem penangkaran bibit lokal dengan melibatkan langsung kelompok tani di daerah.Dalam skema penangkaran yang dirancang ini, para petani akan memperoleh bantuanpasokan bibit dari pemerintah untuk ditanam dan dikembangkan kembali menjadi bibit baru. Setelah memasuki masa panen, petani memiliki kewajiban untuk mengembalikan bibitsebanyak satu setengah kali lipat dari jumlah awal yang mereka terima. Skema bergulir inibertujuan untuk mempercepat ketersediaan bibit nasional, sementara sisa hasil panen lainnyasepenuhnya menjadi hak petani untuk dijual langsung ke pasar guna memberikan keuntunganekonomi bagi para penangkar lokal.Intervensi pembiayaan melalui APBN menjadi sangat vital mengingat tingginya biayainvestasi awal di sektor penangkaran ini. Untuk setiap satu hektare lahan, total biaya produksipembibitan memang bisa mencapai sekitar Rp120 juta, di mana porsi anggaran terbesar habisdialokasikan untuk pengadaan komponen bibit utama. Guna mempercepat pemenuhan target luasan penanaman, selain program perluasan lewat APBN, keterlibatan aktif BUMN panganserta sektor swasta juga terus didorong untuk memperluas area pembibitan baru hinggamencapai target 20 ribu hektare.Pada bagian hilir, Kementerian Pertanian secara paralel membangun ekosistem komoditasyang terintegrasi demi menciptakan kepastian usaha bagi para petani. Menteri Pertanian(Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa jajarannya memberikan dukunganpenuh, mulai dari penyediaan benih bermutu, sarana produksi, bantuan alat mesin pertanian(alsintan) penunjang seperti kultivator, hingga penguatan peran BUMN dalam menyerap hasilpanen. Pendekatan hulu-hilir yang menyeluruh ini dipandang sebagai kunci utama darikeberhasilan program swasembada jangka panjang.Pemerintah juga telah menyiapkan instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) khususuntuk komoditas bawang putih basah agar...
- Advertisement -

Baca berita yang ini