MATA INDONESIA, JAKARTA – Realisasi belanja negara sejak Januari hingga Maret 2020 mencapai Rp 452,4 triliun atau 17,8 persen dari target APBN yaitu Rp 2.540,4 triliun. Belanja negara tersebut hanya tumbuh 0,1 persen dibandingkan periode sama pada 2019 yaitu Rp 452,1 triliun.
Jumlah tersebut tumbuh 7,7 persen dari realisasi Maret 2018 dan 18,4 persen dari pagu APBN. “Kalau kita lihat posisi sampai 31 Maret dari sisi belanja negara terlihat hanya tumbuh 0,1 persen karena beberapa hal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat 17 April 2020.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 277,9 triliun atau tumbuh 6,6 persen dari periode sama 2019. Yakni Rp 260,7 triliun, dan 16,5 persen dari target APBN Rp 1.683,5 triliun.
Kemudian, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 174,5 triliun yang terkontraksi 8,8 persen dibandingkan periode yang sama 2019 yakni Rp 191,3 triliun dan 20,4 persen dari pagu APBN Rp 856,9 triliun.
Belanja pemerintah pusat sendiri ditunjang oleh belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 143 triliun atau tumbuh 11 persen dibanding Maret 2019 yang secara rinci terdiri dari belanja pegawai Rp 48,6 triliun, belanja barang Rp 35,2 triliun, belanja modal Rp12 triliun, dan bantuan sosial Rp 47,2 triliun.
Meski realisasi belanja modal Rp 12 triliun naik 32,1 persen dari Maret 2019, Sri Mulyani menyebutkan bahwa ke depannya diperkirakan akan mengalami perlambatan karena ada wabah COVID-19.
“Belanja modal tahun ini ini memang direncanakan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun karena COVID-19 maka prioritas ditujukan kepada kesehatan, bansos, serta pemulihan ekonomi,” katanya.
Kemudian untuk realisasi belanja pegawai meningkat delapan persen karena kenaikan pangkat dan golongan. Kebijakan kenaikan gaji pokok tahun 2019 yang menjadi baseline pada 2020, pembayaran tunjangan guru dan tenaga pendidik non PNS di Kemenag, serta pembayaran TPG Non PNS untuk guru TK/TLB, guru Dikdas, dan guru Dikmen Kemendikbud.
Belanja bansos Rp 47,2 meningkat 27,6 persen karena adanya bantuan iuran PBI JKN oleh Kemenkes yakni kenaikan tarif 2020. Serta penarikan iuran PBI hingga Mei serta bantuan pangan melalui Kartu Sembako oleh Kemensos yaitu kenaikan indeks bantuan pangan dari Rp110 ribu per KPM/bulan menjadi Rp200 ribu per KPM/bulan.
Lebih lanjut, belanja pemerintah pusat juga ditunjang oleh belanja non-Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp134,9 triliun atau tumbuh 2,2 persen dari periode sama tahun lalu yang terdiri dari pembayaran bunga piutang Rp73,8 triliun, subsidi Rp18,7 triliun.
Sementara untuk realisasi TKDD Rp174,5 triliun secara rinci terdiri dari realisasi transfer ke daerah Rp167,3 triliun atau terkontraksi 7,7 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp181,2 triliun dan dana desa Rp7,2 triliun atau terkontraksi 28,6 persen dari periode sama tahun lalu yakni Rp10,1 triliun.
Transfer ke daerah jika dirinci terdiri dari DBH Rp12,3 triliun terkontraksi 38,4 persen, DAU Rp130 triliun yang terkontraksi 6,1 persen, DAK Non-Fisik Rp24,8 triliun atau tumbuh 40,4 persen, serta Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY Rp200 miliar.
Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa hal krusial pada Maret 2020 untuk menangani pandemi COVID-19 yaitu refocusing 25 persen DTU untuk infrastruktur dan DBH CHT. Kemudian relaksasi penyaluran BOK, refocusing dan realokasi DAK Fisik Kesehatan, serta penghentian seluruh proses pengadaan DAK Fisik di luar bidang pendidikan dan kesehatan.
“Beberapa daerah memang mengalami penurunan PAD jadi membutuhkan DBH untuk dibayarkan, namun itu terjadi di semua daerah dan kita akan melakukan sesuai peraturan perundang-undangan melalui percepatan,” katanya.
