PMI Jakarta Selatan Punya Ketua Baru, Terpilih Lewat Muskot Luar Biasa

Mata Indonesia, Jakarta Selatan – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Selatan kini memiliki ketua baru. Musyawarah Kota (Muskot) Luar Biasa yang berlangsung Selasa (9/12/2025) di Hotel Sahati memilih H. Mundari sebagai Ketua PMI Jakarta Selatan Pergantian Antar Waktu (PAW). Forum ini mengisi kekosongan jabatan ketua sekaligus memastikan roda organisasi tetap berjalan sesuai AD/ART PMI.

Sejak 2022 hingga September 2025, H. Haris memimpin PMI Jakarta Selatan. Setelah masa kepemimpinannya selesai, Mundari mengambil alih sebagai Pelaksana Tugas Ketua. Selama periode tersebut, ia menyiapkan tahapan Muskot Luar Biasa agar proses pemilihan bisa berlangsung tegas dan transparan.

Proses Pemilihan Berlangsung Dinamis

Dua kandidat maju dalam pemungutan suara: Sunardi dan H. Mundari. Peserta Muskot memberikan 6 suara kepada Sunardi dan 2 suara memilih abstain. Dukungan mayoritas jatuh kepada Mundari yang meraih 17 suara sehingga ia berhak memimpin PMI Jakarta Selatan untuk sisa masa bakti.

Setelah terpilih, Mundari menyampaikan komitmennya menjaga kehadiran PMI di tengah masyarakat.

“PMI harus tetap eksis di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Rencana Kerja 2026 Jadi Prioritas

Usai pemilihan, peserta Muskot langsung beralih ke agenda Musyawarah Kerja Kota (Mukerkot). Mereka mengevaluasi semua program PMI selama 2025 dan menyusun rencana kerja 2026. Fokus pembahasan mencakup peningkatan kesiapsiagaan bencana, layanan donor darah, serta pelatihan relawan di lingkungan padat penduduk Jakarta Selatan.

PMI Jakarta Selatan juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra kemanusiaan lainnya. Langkah ini bertujuan mempercepat respons ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Masyarakat bisa memperoleh info kegiatan PMI melalui situs resmi Palang Merah Indonesia (tautkan ke website eksternal resmi).

Dengan kepemimpinan baru dan arah program yang jelas, PMI Jakarta Selatan menargetkan pelayanan yang semakin responsif dan relevan terhadap banyak tantangan kemanusiaan yang terus berkembang.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...

Baca Berita Lainnya