Kritik Pengamat Hukum: Ukuran Sukses Hari Jadi Kulon Progo Adalah Kesejahteraan Rakyat, Bukan Kemegahan Pesta

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo dinilai semestinya menjadi momentum refleksi kritis bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi capaian pembangunan, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat mitigasi lingkungan.

Di tengah tekanan ekonomi dan ancaman krisis ekologis yang membelit warga, kemeriahan perayaan seremonial justru memicu pertanyakan mengenai prioritas kebijakan Pemkab Kulon Progo.

Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh pengamat hukum, Noor Misuarie Erbachan, S.H.

Ia menilai perayaan hari jadi daerah seharusnya tidak berhenti pada pesta dan seremoni semata, melainkan menjadi panggung utama untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan keluhan masyarakat bawah.

“Nestapa kabupatenku, di tengah krisis ekonomi dan krisis alam, mengapa kita justru sibuk berpesta pora memperingati hari jadi kabupaten? Apakah kita benar-benar memahami kondisi masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara persoalan lingkungan juga membutuhkan perhatian serius?” ujar Noor Misuarie, Minggu 18 Oktober 2026.

Menurut Noor Misuarie, merayakan hari jadi daerah sejatinya bukan hal yang salah karena berkaitan erat dengan tradisi dan identitas lokal. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap realitas sosial-ekonomi warga berpenghasilan rendah yang tengah terhimpit kenaikan biaya hidup dan terbatasnya lapangan kerja.

Selain itu, potensi bencana alam dan degradasi lingkungan di Kulon Progo menuntut penanganan konkret, mulai dari mitigasi infrastruktur, perlindungan kawasan rawan bencana, hingga kesiapsiagaan bantuan bagi warga terdampak.

“Jangan sampai masyarakat melihat pemerintah begitu bersemangat menyelenggarakan perayaan, tetapi pada saat yang sama mereka masih menunggu solusi atas persoalan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Hari jadi kabupaten seharusnya menjadi perayaan seluruh rakyat, bukan sekadar panggung kemeriahan,” tegasnya.

Transparansi Anggaran dan Evaluasi Pembangunan

Tak hanya soal kepekaan sosial, Noor Misuarie juga mendesak transparansi dan akuntabilitas penuh atas penggunaan anggaran belanja daerah untuk rangkaian acara perayaan.

Masyarakat, menurutnya, berhak mengetahui rincian alokasi dana serta manfaat riil yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan.

Ia mendorong Pemkab Kulon Progo memanfaatkan momen ini untuk mengevaluasi secara menyeluruh seluruh program pembangunan agar lebih berfokus pada penguatan ekonomi rakyat, perlindungan sosial, dan perbaikan pelayanan publik.

“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa meriah sebuah perayaan diselenggarakan, melainkan seberapa besar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka. Jangan sampai hari jadi hanya meninggalkan kenangan tentang panggung, hiburan, dan keramaian, sementara persoalan rakyat tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai,” ungkapnya.

Di akhir keterangannya, Noor Misuarie menegaskan bahwa catatan kritisnya sama sekali tidak bertujuan menolak perayaan budaya maupun peringatan sejarah daerah, melainkan pengingat moral agar orientasi kebijakan publik tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Kalau rakyat sedang menanggung nestapa, sudah sepatutnya pemerintah lebih dahulu mendengar, memahami, dan mencari jalan keluar. Sebab, yang paling penting dalam peringatan hari jadi sebuah kabupaten bukanlah kemegahan pestanya, melainkan kesejahteraan rakyatnya,” kata dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Penguatan Perlindungan Buruh Menjadi Fondasi Penetapan UMP 2027

*) Oleh: Arif Farhan Kusuma Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga...
- Advertisement -

Baca berita yang ini