 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).){kind=link}
Mata Indonesia, Yogyakarta – Rencana penyelenggaraan konser musisi asal Italia, Andrea Bocelli, di kawasan Candi Borobudur mendapat penolakan keras dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Penolakan ini berpijak pada prinsip konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan, serta bentuk solidaritas nyata terhadap rakyat Palestina yang tengah menghadapi agresi militer dan genosida oleh Israel.
Pimpinan Wilayah GPII DIY, Noor Misuarie Erbachan, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh direduksi sekadar sebagai agenda hiburan, pariwisata, atau potensi pendongkrak ekonomi semata. Lebih dari itu, polemik ini harus dilihat dari kacamata kemanusiaan yang mendalam.
“Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan penjajahan. Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Prinsip ini harus tetap menjadi pegangan bangsa Indonesia dalam menyikapi persoalan internasional,” ujar Noor Misuarie dalam keterangannya, Selasa 27 Oktober 2026.
Soroti Rekam Jejak dan Kritikan Keras atas Isu Israel
Dalam pernyataannya, Noor Misuarie turut menyoroti rekam jejak Andrea Bocelli yang pernah tampil dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada tahun 2010 silam—sebuah organisasi yang secara terbuka menghimpun dukungan bagi militer Israel.
Di tengah kecaman global terhadap aksi genosida dan kekejaman yang terus dilakukan oleh militer Israel terhadap rakyat Palestina, GPII DIY menilai kehadiran figur publik dengan rekam jejak tersebut mencederai sensitivitas moral masyarakat Indonesia.
Menurutnya, rekam jejak figur internasional patut menjadi bahan pertimbangan penting bagi publik maupun pemangku kebijakan dalam menyikapi acara berskala besar di tanah air.
“Bagi kami, persoalan ini bukan sekadar konser atau hiburan. Ada nilai kemanusiaan dan solidaritas yang harus menjadi perhatian. Di saat rakyat Palestina dibantai dan mengalami genosida, kita tidak boleh menutup mata terhadap figur-figur yang memiliki afiliasi atau rekam jejak mendukung entitas penindas,” tegasnya.
Desak Pemerintah Dengarkan Aspirasi Publik
Sebagai situs warisan budaya dunia, kawasan Candi Borobudur dinilai harus dikelola dengan senantiasa memperhatikan nilai budaya, tanggung jawab sosial, serta aspirasi moral masyarakat luas.
GPII DIY mendesak pemerintah dan pihak penyelenggara untuk bersikap bijaksana serta tidak menutup telinga terhadap gelombang kritik publik.
Pertimbangan ekonomi dan pariwisata tidak boleh mengalahkan komitmen moral bangsa terhadap penegakan hak asasi manusia.
“Jangan sampai kepentingan ekonomi membuat kita mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan penolakan terhadap genosida harus tetap menjadi bagian dari komitmen utama bangsa Indonesia,” pungkas Noor Misuarie.