Beranda Cuitan MI Mengembalikan Kekayaan Negara melalui Penguatan Hukum Perampasan Aset

Mengembalikan Kekayaan Negara melalui Penguatan Hukum Perampasan Aset

0
10

Oleh : Sandi Andika )*

Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya negara memulihkan kerugian akibat kejahatan. Setelah tertunda selama 18 tahun di DPR, regulasi tersebut akhirnya memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Kehadiran aturan ini diharapkan tidak sekadar menjadi tambahan instrumen hukum, tetapi mampu memperkuat pemberantasan korupsi, meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara, sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan, adil, dan berintegritas.

Persetujuan terhadap RUU Perampasan Aset diputuskan setelah Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja), Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ketua DPR Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan sebelum mengetuk palu sebagai tanda pengesahan. Proses tersebut menandai berakhirnya penantian panjang terhadap regulasi yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu agenda penting dalam pembenahan sistem hukum nasional. Pengesahan ini juga memperlihatkan bahwa pembentukan undang-undang membutuhkan komitmen, kesepakatan politik, serta kesungguhan untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Puan Maharani menilai keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah melalui proses panjang, bukan karena tekanan pihak tertentu. Ia menjelaskan bahwa DPR berupaya menjalankan tahapan legislasi secara serius dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan berbagai aspek hukum. Dalam pembahasannya, DPR telah menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), melakukan 15 kunjungan kerja ke provinsi, serta mendatangi 46 daerah pemilihan. Langkah tersebut menjadi bagian dari meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna, sehingga penyusunan regulasi tidak semata-mata didasarkan pada pandangan pemerintah dan parlemen, melainkan turut memperhatikan suara masyarakat.

Di sisi lain, penguatan aturan perampasan aset harus disertai perlindungan terhadap hak warga negara. Puan menyampaikan bahwa pembahasan juga mencakup penelitian, penelaahan, serta evaluasi untuk memastikan substansi undang-undang tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan lainnya, termasuk KUHAP dan KUHP. Hal ini menjadi penting karena kewenangan merampas aset memiliki konsekuensi besar terhadap hak kepemilikan. Undang-undang yang kuat bukan hanya mampu menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, bukti yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan tumbuh apabila penegakan keadilan berjalan seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman turut menjelaskan bahwa dalam implementasi UU Perampasan Aset akan didorong pembentukan dua badan baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Badan pengelola dirancang terpisah dari aparat penegak hukum untuk mencegah konflik kepentingan, terutama agar pihak yang melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kepentingan dalam pengelolaan hasil rampasan. Pemisahan fungsi tersebut dinilai penting karena pengelolaan aset membutuhkan profesionalisme, transparansi, serta pertanggungjawaban yang dapat dipantau. Habiburokhman menyebut sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, menerapkan pemisahan antara penegak hukum dengan lembaga pengelola aset hasil kejahatan.

Sementara itu, Badan Pengawas Perampasan Aset akan berperan mengawasi pelaksanaan undang-undang agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Habiburokhman menegaskan, keberadaan lembaga pengawas diharapkan dapat mencegah perampasan aset dijadikan alat menekan pihak tertentu, menindas kelompok di luar kekuasaan, ataupun menjadi sarana pemerasan oleh aparat. Pengawasan independen menjadi fondasi penting agar kewenangan yang besar tidak berubah menjadi celah penyimpangan baru. Tanpa pengawasan yang kuat, tujuan pemberantasan korupsi berisiko kehilangan legitimasi di mata publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Wakil Ketua Johanis Tanak menyatakan siap menjalankan undang-undang yang telah disahkan DPR. Tanak menegaskan bahwa setelah regulasi resmi berlaku, pelaksanaannya menjadi kewajiban, sementara masyarakat yang memiliki keberatan dapat menempuh mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan terhadap sebuah undang-undang tetap dapat disalurkan melalui jalur hukum yang tersedia dalam sistem demokrasi.

Pengesahan UU Perampasan Aset juga perlu ditempatkan dalam konteks capaian pemerintah selama setahun terakhir dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan, serta memperbaiki berbagai sektor strategis nasional. Berbagai agenda pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan penguatan institusi negara akan semakin bermakna apabila dibarengi upaya menutup kebocoran keuangan negara akibat korupsi. Pemulihan aset hasil kejahatan dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan, karena kekayaan yang sebelumnya dinikmati pelaku dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Namun, keberhasilan tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang disita, melainkan dari kepastian hukum, keterbukaan pengelolaan, dan manfaat nyata yang dihasilkan.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset harus menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar simbol keberhasilan legislasi. Pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, lembaga pengelola, serta pengawas perlu memastikan pelaksanaannya berjalan profesional, akuntabel, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun politik. Masyarakat juga perlu terus mengawal penerapan aturan ini agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya. Pengembalian kekayaan negara harus berjalan seiring dengan perlindungan hak warga, sebab hukum yang kuat adalah hukum yang mampu memberantas kejahatan tanpa mengorbankan keadilan. Dengan komitmen bersama, pengesahan undang-undang ini dapat menjadi langkah nyata menuju pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan semakin dipercaya rakyat.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik