KPK: Mantan Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko Jadi Tersangka Kasus Wawan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Jumat keramat masih berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini, 24 April 2020 lembaga anti rasuah tersebut memanggil mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas I Sukamiskin Bandung Deddy Handoko (DHA) dalam penyidikan kasus suap terkait pemberian fasilitas atau perizinan keluar di Lapas Sukamiskin.

Deddy yang saat ini menjabat Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau itu dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Klas I Sukamiskin,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Tersangka Deddy pernah diperiksa KPK pada Selasa 10 Maret 2020. Saat itu, penyidik mengonfirmasi yang bersangkutan terkait penerimaan satu unit mobil dari tersangka Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan.

Selain Deddy, KPK pada Jumat ini juga memanggil Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar (RAZ) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus tersebut.

KPK pada 16 Oktober 2019 telah menetapkan lima orang tersangka dalam pengembangan kasus tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lapas Kelas I Sukamiskin.

Lima orang itu, yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (Maret 2018) Wahid Husein (WH), Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (2016 sampai dengan Maret 2018) Deddy Handoko (DHA).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini