MATA INDONESIA, JAKARTA – DPR RI menyoroti masalah rawannya distribusi bahan bakar minyak tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oknum tertentu, terutama yang bersubsidi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus berkata, seharusnya PT Pertamina (Persero) segera menyelesaikan target pelaksanaan program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Digitalisasi SPBU perlu untuk mengetahui jumlah bahan bakar minyak bersubsidi didistribusikan tepat sasaran,” kata Deddy di Jakarta, Jumat 31 Januari 2020.
Lebih lanjut, Deddy berkata, digitalisasi ini harus diprioritaskan di SPBU yang berdekatan dengan kawasan industri atau bisnis skala besar lainnya, termasuk juga pertambangan.
Alasannya, di daerah-daerah yang dekat dengan industri raksasa biasanya mengalami kelangkaan BBM, sebut saja seperti di Provinsi Kalimantan Utara, atau sebagian wilayan di Sulawesi. Dugaan Deddy, terjadi kecurangan karean SPBU menjual BBM subsidi untuk kebutuhan industri.
“Kelangkaan BBM itu mengakibatkan rakyat harus rela mengantre berkilometer, bahkan menginap berhari-hari untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.,
“Tak hanya itu, kelangkaan BBM juga menyebabkan angkutan umum dan truk pengangkut produksi rakyat tidak bergerak, sehingga seringkali rusak di lapangan. Jadi efek dominonya sangat terasa di daerah dan sungguh merugikan,” kata Deddy menambahkan.
Terkait digitalisasi SPBU, Deddy yakin program itu akan memudahkan Pertamina menekan kebocoran. Karena masih banyak laporan masyarakat mengenai BBM bersubsidi yang dijual ke industri.
