MotoGP Mandalika, Tuai Pujian dari Mick Doohan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Legenda MotoGP Mick Doohan meyakini bahwa balapan motoGP di Mandalika, Indonesia bakal berlangsung sukses. Legenda MotoGP itu merasa, Marc Marquez dkk. akan menikmati balapan di Lombok.

“Saya yakin, para pembalap dan kru akan menikmati dan mungkin singgah di sana setelah balapan selesai,” kata Doohan di Jakarta, Sabtu 23 November 2019.

Doohan datang ke Jakarta dalam rangka peluncuran Mandalika Grand Prix Association (MGPA) di SCBD, Jakarta. MGPA sendiri merupakan pengelola sirkuit dan area Mandalika, Lombok.

Kedatangan Doohan ke Jakarta disambut meriah oleh para pecinta MotoGP. Banyak fans yang meminta pria berusia 54 tahun itu untuk berswafoto atau tanda tangan.

Doohan datang ditemani Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama. Mereka pun menyempatkan diri berfoto di acara tersebut.

Saat ditanya mengenai sirkuit Mandalika, Doohan mengatakan setiap sirkuit punya bagian tersulit masing-masing. Namun ia merasa, balapan MotoGP di Mandalika bakal berlangsung seru.

“Kita harus menunggu sampai balapan itu berlangsung. Tetapi, jujur, melihat simulasi, balapan nanti bukan hanya akan menyorot Mandalika dan Lombok, tetapi juga MotoGP,” katanya.

Lebih lanjut, Doohan juga yakin keamanan para pembalap juga akan terjamin di sirkuit Mandalika. Meskipun, sirkuit ini bertipe sirkuit jalanan, tak seperti lazimnya sirkuit MotoGP lainnya.

“Sirkuit jalanan, tetapi fasilitasnya sama dengan sirkuit kekinian, ini sudah 30 tahun sejak sirkuit jalanan terakhri di motogp, ini format yang berbeda, sudah ada peralatan keamanan,” ujar Doohan.

Sementara itu, Direktur Dorna, Carlos Ezpeleta yang juga hadir mengaku antusias MotoGP bisa kembali ke Indonesia. Ia yakin, MotoGP Mandalika bakal berlangsung sukses.

Dorna sendiri merupakan perusahaan pemegang hak paten MotoGP. Perusahaan ini berdiri sejak 1998 di Madrid, Spanyol.

 

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini