Komando! Prototipe Pesawat Tempur Buatan Indonesia-Korea Mengudara Tahun 2021

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Korea Aerospace Industries (KAI) diperkirakan akan menyelesaikan konstruksi prototipe pesawat tempur KF-X pertama di dunia pada 2021. Rencananya, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA) akan melakukan uji terbang pertama pesawat tempur generasi terbaru ini pada tahun 2022.

Mengutip Jane, Jumat 27 September 2019, DAPA mengatakan bahwa fase desain kritis pesawat sekarang telah selesai. Selanjutnya, proyek KF-X / IF-X, yang merupakan kependekan dari Korean Fighter eXperimental / Indonesian Fighter eXperimental tersebut bakal beralih ke fase berikutnya yakni konstruksi prototipe.

Sebelumnya, pada tahun 2016, KF-X/IF-X masih dalam pengembangan pesawat multi-kursi tunggal, bermesin ganda, dan penyelesaian desain awal jet tempur pada Juni 2018.

Pekerjaan produksi pada prototipe pertama tersebut dimulai pada Februari 2018. Seperti dilaporkan Jane, program pengembangan KF-X harus melewati enam fase produksi prototipe dengan empat tahun percobaan, dan penyelesaian pengembangan pada pertengahan 2026.

Adapun produksi 120 pesawat berikutnya akan berlangsung selama 2026-32. Harapannya, pesawat tempur ini bisa menggantikan armada penuaan Angkatan Udara Republik Korea (RoKAF) dari F-4E Phantom dan F-5E Tiger II.

Diprediksi, total produksi KF-X/IF-X akan melebihi 350 unit, termasuk kuota untuk ekspor. Sementara Indonesia saat ini sedang menegosiasikan kembali keterlibatannya dalam program ini, meskipun pemerintah tetap berkomitmen untuk melunuasi kewajiban pembayarannya yang ditetapkan berdasarkan perjanjian keuangan tahun 2015.

Berdasarkan perjanjian awal ini, yang sekarang sedang dirundingkan kembali, Indonesia berkomitmen untuk membayar 20 persen dari total biaya pengembangan, yang diperkirakan sekitar 8 miliar dolar AS.

Pemerintah diketahui menunjuk PT Dirgantara Indonesia sebagai mitra industri KAI dalam proyek ini.

Sementara Pemerintah Korea Selatan akan membayar 60 persendari program pembangunan, dengan kontraktor utama KAI mencakup 20 persen sisanya.

Berita Terbaru

Renovasi Hunian Layak untuk Papua, Strategi Pemerintah Percepat PemerataanPembangunan

Oleh : Loa Murib Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisik pembangunan rumah, melainkanstrategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, danekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadifondasi penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayahperkotaan Indonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timur secara adil danberkelanjutan. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahandan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasiprogram Tiga Juta Rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebutdinilai strategis karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompokberpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan peluang program tersebut menjadisinyal kuat bahwa pembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavianmemandang bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengangkat harkatdan martabat masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukungan regulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harusditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa percepatanpembangunan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadi instrumen penting untuk memangkaswaktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunan rumahbagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera direalisasikan tanpa terhambat proseduradministratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benar berdampak nyata di lapangan. Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah susun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerahtidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang solusi yang sesuaidengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukuptinggi. Kondisi ini tidak terlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatankekerabatan, pola hunian multigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasanruang dan kualitas bangunan yang belum memadai dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas keluarga. Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkahstrategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skemabantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100...
- Advertisement -

Baca berita yang ini