Mata Indonesia, Gunungkidul – Perjuangan masyarakat pesisir Kabupaten Gunungkidul dalam mempertahankan ruang hidup dari ancaman ekspansi industri pariwisata mendapat sorotan global.
Sebanyak 120 peserta Asia Pacific System Change Convergence yang dihelat oleh Friends of the Earth Asia Pacific (FoE APAC) di Yogyakarta menyatakan dukungan solidaritas penuh terhadap perlindungan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu.
Forum yang berlangsung pada 17–21 Oktober 2026 ini turut dihadiri oleh perwakilan jaringan FoE dari berbagai belahan dunia, termasuk regional Afrika, Amerika, dan Eropa.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa krisis ekologis yang mendera pesisir Gunungkidul bukan sekadar isu lokal, melainkan bagian dari ketidakadilan sistemik global.
Dalam orasinya di sela-sela kegiatan, Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Yogyakarta, Egit Andre Kelana, membeberkan bagaimana masifnya ekspansi industri pariwisata di pesisir Gunungkidul telah memicu kerusakan parah pada ekosistem karst Gunungsewu yang rentan.
Tidak hanya merusak lingkungan, ekspansi tersebut juga melahirkan ketimpangan penguasaan ruang serta ketimpangan relasi kuasa yang secara sistematis menyingkirkan masyarakat dari ruang hidup yang telah mereka kelola secara turun-temurun.
Egit mencontohkan langsung eskalasi konflik agraria dan ancaman penggusuran yang kini tengah dihadapi oleh warga di kawasan Pantai Sanglen dan Pantai Watu Bolong.
“Kita tidak bisa menghentikan perusakan terhadap ekosistem karst dari aktivitas industri pariwisata yang ekstraktif jika pranata feodal dan legitimasi politiknya atas tanah dibiarkan tetap ada. Karena itu, sistemnya memang harus diubah,” tegas Egit di hadapan ratusan peserta forum.
Aliansi Modal, Feodalisme, dan Lemahnya Negara
Forum System Change ini menyoroti akar masalah dari perusakan lingkungan di Gunungsewu.
Para delegasi menilai bahwa kerusakan ekologis lahir dari persekutuan erat antara para pemilik modal, kewenangan institusi feodal melalui klaim penguasaan tanah—seperti Sultan Ground oleh Keraton Yogyakarta yang kerap berujung pada perampasan ruang—serta absennya keberpihakan negara terhadap keselamatan warganya.
Dalih pertumbuhan ekonomi dan investasi kerap dijadikan legitimasi untuk mengeksploitasi kawasan karst, mengabaikan keadilan ekologis, serta merampas hak-hak dasar masyarakat adat dan lokal.
Mengusung slogan “Karst for life not for sale!” (Karst untuk kehidupan, bukan untuk dijual!), para peserta menegaskan bahwa pemulihan lingkungan di kawasan karst tidak akan pernah tercapai tanpa membongkar struktur kuasa yang timpang dan merombak sistem ekonomi-politik yang eksploitatif.
Tiga Tuntutan Utama Jaringan Internasional
Sebagai bentuk desakan nyata, sekitar 120 peserta dari 8 negara di Asia-Pasifik beserta perwakilan regional lainnya menyepakati dan menyerukan tiga tuntutan mendesak:
Pertama, tolak pengembangan industri pariwisata di seluruh kawasan karst Gunungsewu. Kedua tutup seluruh industri pariwisata yang terbukti merusak ekosistem karst Gunungsewu.
Lalu yang ketiga adalah mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
Dukungan solidaritas lintas batas ini diharapkan mampu memperkuat moral dan posisi tawar warga di Pantai Watu Bolong, Pantai Sanglen, serta masyarakat Gunungkidul secara luas dalam mempertahankan tanah leluhur dan ruang hidup mereka dari cengkeraman oligarki pariwisata.