 yang mengabulkan gugatan pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.){kind=link}
Mata Indonesia, Yogyakarta – Noor Misuarie Erbachan selaku Bidang Hukum BRO GIBRAN turut memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Noor Misuarie Erbachan, putusan tersebut merupakan sesuatu yang tidak normal dan patut mendapatkan perhatian serius dari masyarakat.”Saya melihat putusan MA ini tidak normal. Ada sejumlah hal yang perlu dicermati, terutama dari aspek pertimbangan hukum, prosedur administrasi, dan kepastian hukum. Publik berhak mengetahui apa yang menjadi dasar majelis hakim dalam mengambil keputusan tersebut,” tegas Noor.
Sebagai Bidang Hukum BRO GIBRAN, Noor menilai bahwa persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang politik. Perlu ada kajian hukum secara objektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun persepsi negatif terhadap lembaga peradilan.Ia juga meminta agar salinan lengkap putusan MA dibuka dan dapat diakses masyarakat sehingga seluruh pertimbangan hukum dapat diuji secara terbuka.
“Jangan sampai hukum kehilangan wibawanya di mata masyarakat. Setiap putusan pengadilan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Siapa pun orangnya, hukum harus berlaku sama,” ungkapnya.
Noor menegaskan bahwa kritik terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari kontrol publik dalam negara demokrasi. Menurutnya, menjaga marwah lembaga peradilan bukan berarti menutup ruang kritik, melainkan memastikan setiap proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami ingin kepastian hukum, bukan kegaduhan hukum. Putusan yang menyangkut pejabat publik harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat secara terang dan objektif,” tutup Noor Misuarie Erbachan selaku Bidang Hukum BRO GIBRAN.