Oleh : Michael Haratua Rajagukguk
Pengamat Keamanan Nasional
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berisiko mengganggu pasokan obat, membebani rumah sakit, dan meningkatkan biaya kesehatan. Pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini sebelum bencana ekologis berkembang menjadi krisis kesehatan dan ekonomi.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di sejumlah wilayah Indonesia menyimpan ancaman lebih besar daripada kerusakan lingkungan. Di balik kepulan asap yang menyelimuti permukiman, terdapat risiko terganggunya ketahanan kesehatan nasional, mulai dari meningkatnya penyakit pernapasan, bertambahnya kebutuhan obat-obatan, hingga membengkaknya biaya pelayanan kesehatan.
Persoalan ini menempatkan karhutla bukan lagi semata sebagai bencana ekologis, melainkan juga ancaman keamanan nontradisional yang dapat memengaruhi keselamatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan kemampuan negara mempertahankan layanan kesehatan ketika menghadapi keadaan darurat.
Dalam perspektif keamanan nasional, dampak karhutla dapat merambat ke berbagai sektor kehidupan. Gangguan kesehatan yang dialami masyarakat berpotensi mengurangi produktivitas tenaga kerja, menghambat kegiatan pendidikan, meningkatkan pengeluaran rumah tangga, serta memperbesar kebutuhan anggaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan.
Situasi tersebut menjadi semakin kompleks apabila kebakaran berlangsung dalam waktu lama dan terjadi secara bersamaan di beberapa daerah. Kondisi geografis Indonesia yang luas, terutama keterbatasan akses transportasi di sejumlah wilayah pedalaman, dapat memperbesar tantangan distribusi obat, peralatan medis, dan mobilisasi tenaga kesehatan.
Ancaman yang Tak Berhenti pada Gangguan Pernapasan
Dampak kesehatan akibat karhutla kerap diidentikkan dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Padahal, paparan asap juga dapat memperburuk penyakit asma, gangguan paru kronis, hingga penyakit jantung dan pembuluh darah.
Partikel halus PM2,5 yang terkandung dalam asap kebakaran mampu menembus jauh ke saluran pernapasan. Paparan dalam konsentrasi tinggi, terutama jika berlangsung berulang, dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius.
Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit kronis, dan pekerja yang beraktivitas di luar ruangan merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan lebih besar. Bagi mereka, pencemaran udara bukan sekadar gangguan kenyamanan, melainkan dapat menjadi ancaman terhadap keselamatan dan keberlangsungan aktivitas sehari-hari.
Di daerah terdampak, meningkatnya jumlah pasien dalam waktu bersamaan juga dapat memberikan tekanan terhadap puskesmas dan rumah sakit. Keterbatasan tenaga medis, ruang perawatan, serta fasilitas pendukung berpotensi memperburuk keadaan jika kesiapsiagaan tidak dilakukan sejak awal.
Persoalan kesehatan tersebut turut memperlihatkan adanya dimensi ketimpangan sosial. Masyarakat berpenghasilan rendah tidak selalu mempunyai kemampuan menyediakan penyaring udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan, atau menjangkau fasilitas kesehatan dengan cepat.
Karena itu, perlindungan terhadap dampak karhutla perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara menjamin keamanan manusia atau human security, terutama bagi kelompok yang paling rentan.
Ketahanan Farmasi Menghadapi Ujian
Ancaman lain yang perlu diantisipasi ialah meningkatnya kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan selama periode kabut asap.
Lonjakan pasien dengan keluhan pernapasan dapat meningkatkan kebutuhan obat pengendali asma, bronkodilator, perlengkapan terapi pernapasan, hingga oksigen medis bagi pasien yang membutuhkan. Pada saat bersamaan, penderita penyakit kronis tetap memerlukan kepastian ketersediaan obat rutin agar kondisi mereka tidak memburuk.
Masalah dapat muncul ketika peningkatan permintaan tidak diimbangi kemampuan distribusi. Gangguan penerbangan dan transportasi akibat kabut asap berpotensi menghambat pengiriman pasokan farmasi, terutama menuju daerah yang bergantung pada jalur logistik terbatas.
Dalam situasi demikian, ketersediaan obat di tingkat nasional belum tentu mencerminkan kemudahan akses bagi masyarakat di daerah terdampak. Persediaan yang mencukupi di gudang pusat tidak akan memberikan perlindungan optimal apabila terlambat sampai ke puskesmas dan rumah sakit.
Kerawanan ini menunjukkan pentingnya ketahanan farmasi sebagai bagian dari sistem keamanan kesehatan nasional. Pemerintah perlu memastikan tersedianya cadangan obat esensial, mekanisme distribusi alternatif, serta pemantauan persediaan secara berkala di wilayah rawan karhutla.
Kesiapsiagaan farmasi juga perlu mempertimbangkan potensi kebakaran yang berlangsung secara simultan. Tanpa perencanaan berdasarkan tingkat risiko, kebutuhan obat yang meningkat di beberapa daerah sekaligus dapat menimbulkan tekanan terhadap rantai pasok dan anggaran pengadaan.
Biaya Kesehatan Berpotensi Membebani Ekonomi
Selain mengancam kesehatan manusia dan ketahanan farmasi, karhutla berpotensi menimbulkan beban ekonomi kesehatan dalam jumlah besar.
Biaya tersebut tidak hanya berupa pengeluaran untuk pemeriksaan dan pengobatan, tetapi juga mencakup rawat inap, pelayanan kegawatdaruratan, penggunaan oksigen medis, pengadaan obat, hingga peningkatan kebutuhan tenaga kesehatan.
Di tingkat rumah tangga, gangguan kesehatan dapat menyebabkan hilangnya pendapatan ketika seseorang tidak mampu bekerja. Keluarga juga harus menanggung biaya transportasi menuju fasilitas kesehatan, pembelian perlengkapan perlindungan, serta kebutuhan tambahan untuk merawat anggota keluarga yang sakit.
Pada tingkat nasional, peningkatan kebutuhan layanan kesehatan dapat memberikan tekanan terhadap pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika paparan asap berlangsung berkepanjangan, kunjungan pasien dan kebutuhan pengobatan penyakit kronis berpotensi meningkat. Namun, besarnya tambahan beban JKN harus diukur melalui data pelayanan dan klaim, bukan hanya dari jumlah penduduk yang terpapar asap.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa dampak ekonomi karhutla dapat mencapai nilai yang sangat besar. Bank Dunia memperkirakan kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menimbulkan kerugian sekitar Rp221 triliun. Sementara itu, kerugian akibat kebakaran pada 2019 diperkirakan mencapai 5,2 miliar dollar AS. Angka tersebut mencakup berbagai sektor, bukan hanya kesehatan.