Oleh: Rivka Mayangsari*)
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perjalanan pemerintahan perlu dipandang bukan sekadar sebagai momentum untuk menghitung capaian kebijakan, melainkan sebagai fase penting dalam membangun fondasi kemandirian nasional. Berbagai program yang telah dijalankan menjadi bagian dari upaya menerjemahkan mandat rakyat melalui Pilpres 2024 ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan. Relawan menilai berbagai program yang berpihak kepada rakyat harus terus dipastikan berjalan sesuai dengan tujuan awal. Pengawalan tersebut menjadi bentuk konsistensi dukungan sekaligus kontribusi masyarakat dalam memastikan agenda pembangunan tetap berada pada jalur yang memberikan manfaat luas.
Ketua Relawan Jarnas For Prabowo-Gibran, Nasarudin, menyebut bahwa Jarnas For Prabowo-Gibran merupakan bagian dari relawan yang telah berjuang sejak masa kampanye Pilpres 2024. Perjuangan tersebut dilakukan dengan mengerahkan pikiran, tenaga, waktu, dan kemampuan bersama para teman seperjuangan. Karena itu, memasuki dua tahun pemerintahan, relawan memandang penting untuk tetap mengawal berbagai agenda yang telah menjadi bagian dari mandat politik masyarakat.
Dua tahun pemerintahan juga menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana visi besar Presiden Prabowo diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Salah satu gagasan yang semakin relevan adalah membangun Indonesia yang memiliki kemampuan menentukan arah ekonominya sendiri, terutama ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik dan persaingan antarnegara yang semakin tajam.
Ketua Dewan Pers periode 2025-2028, Komaruddin Hidayat menjelaskan bahwa salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Prabowo pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Kemampuan untuk bangkit menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan terhadap tujuan politik yang diperjuangkannya.
Menurut Komaruddin, Prabowo juga memiliki karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi tidak semata-mata dipandang sebagai sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat. Cara pandang tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia menghadapi perubahan geopolitik yang cepat.
Pengalaman Prabowo sebagai prajurit turut membentuk perspektifnya mengenai posisi negara dalam persaingan global. Negara harus memiliki kekuatan agar tidak mudah dipengaruhi atau dipermainkan oleh kekuatan lain. Pandangan tersebut memperoleh relevansi ketika dunia menghadapi perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan China, perubahan rantai pasok, perang dagang, serta perebutan sumber daya strategis.
Dalam situasi tersebut, gagasan mengenai kemandirian nasional bukan sekadar romantisme. Kemandirian merupakan kebutuhan strategis agar Indonesia memiliki ketahanan menghadapi berbagai tekanan eksternal. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri akan memiliki ruang kebijakan lebih luas dalam menentukan kepentingan nasional.
Salah satu agenda yang mencerminkan arah tersebut adalah swasembada pangan. Pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas dan menyatakan produksi serta cadangan beras mengalami peningkatan signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Capaian tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas pangan nasional.
Namun, swasembada pangan tidak cukup diukur dari angka produksi dan cadangan. Kemandirian pangan juga harus tercermin dari kemampuan menjaga produktivitas petani, memastikan distribusi berjalan, menjaga keterjangkauan harga, serta menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi produsen.
Kerangka kemandirian nasional juga perlu diperluas ke sektor energi, industri, teknologi, dan pertahanan. Ketahanan pada berbagai sektor strategis akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi perubahan global. Penguatan kapasitas domestik juga membuka peluang agar sumber daya nasional tidak hanya menjadi komoditas yang dijual ke pasar internasional, tetapi dapat diolah dan menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian dapat dibaca sebagai fase membangun fondasi. Program yang berjalan perlu terus dievaluasi, diperbaiki, dan dikawal agar tujuan pembangunan tetap tercapai. Dukungan relawan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan agenda tersebut.
Kemandirian nasional membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Pangan yang kuat, energi yang terjamin, industri yang berkembang, pertahanan yang tangguh, serta kemampuan teknologi yang meningkat merupakan elemen yang saling memperkuat. Jika fondasi tersebut terus dibangun, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berdiri sebagai negara yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
Momentum dua tahun pemerintahan bukan sekadar ruang untuk melihat apa yang telah dicapai, tetapi juga kesempatan mempertegas arah perjalanan berikutnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu terus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki orientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Dengan semangat tersebut, dua tahun pertama dapat menjadi pijakan penting menuju Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri, dan memiliki daya tawar kuat dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Dukungan dan pengawasan masyarakat juga tetap diperlukan agar setiap kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang semakin nyata bagi kehidupan rakyat.
*) penulis merupakan pemerhati politik