Oleh: Dhita Karuniawati )*
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan harga khusus BBM solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga200 gross ton (GT) dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomipesisir. Kebijakan tersebut tidak sekadar menghadirkan insentif fiskal, tetapi juga menunjukkan pendekatan baru yang lebih berpihak pada produktivitas sektor perikanannasional.
Pemerintah sebelumnya mencermati bahwa nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Sebaliknya, kelompoknelayan dengan kapal berukuran 30–200 GT masih harus membeli solar dengan harganonsubsidi yang sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter. Kondisi tersebutmenyebabkan biaya produksi meningkat tajam dan mengurangi daya saing usahapenangkapan ikan. Karena itu, Presiden Prabowo mengarahkan agar kelompoknelayan tersebut memperoleh harga khusus sehingga biaya operasional mereka dapatditekan secara signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwapemerintah menyepakati harga Rp15.000 per liter sebagai bentuk perlakuan khususbagi pengusaha nelayan. Selisih harga dari biaya produksi solar dalam negeri akandidukung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehinggakebijakan tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah bahkan telah menyiapkan kuota sekitar 400.000 ton untuk enambulan pertama pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini memiliki dampak berantai yang cukup besar. Penurunan biaya BBM akan meningkatkan efisiensi operasional kapal, memperbesarpeluang nelayan untuk tetap melaut, menjaga stabilitas pasokan ikan, sekaligusmeningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan. Pada akhirnya, efek tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas harga ikan di tingkat konsumen serta memperkuatrantai pasok sektor perikanan nasional.
Respons positif pun datang dari kalangan nelayan. Berbagai komunitas nelayanmenyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai mampu memberikan ruang napas bagi pelaku usaha yang selama beberapa bulan terakhir menghadapi tekanan akibatkenaikan harga energi. Mereka menilai biaya operasional yang lebih rendah akanmemberikan kepastian usaha sekaligus mendorong aktivitas penangkapan ikan kembalibergairah.
Apresiasi juga disampaikan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). KetuaDewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengatakan kebijakantersebut menjadi langkah strategis untuk meringankan beban biaya operasional nelayankarena BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan.Penurunan harga BBM diharapkan meningkatkan efisiensi usaha penangkapan ikan, memperkuat daya saing sektor perikanan, serta meningkatkan kesejahteraanmasyarakat pesisir. Kebijakan tersebut juga mencerminkan perhatian pemerintahterhadap sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar ketahanan pangannasional sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakanbahwa kementeriannya akan menyiapkan regulasi teknis sebagai tindak lanjutkebijakan tersebut. Menurutnya, harga khusus BBM diharapkan memberikan kepastianbiaya operasional bagi pelaku usaha perikanan sehingga aktivitas produksi dapatberlangsung lebih stabil.
Kebijakan ini memperlihatkan perubahan pendekatan pembangunan ekonomi kelautan. Selama ini, perhatian terhadap sektor perikanan sering kali lebih banyak diarahkanpada peningkatan produksi. Kini, pemerintah juga mulai menaruh perhatian terhadapstruktur biaya produksi yang secara langsung menentukan tingkat kesejahteraannelayan.
Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya ikan Indonesia sangat besar sehingga sektor perikanan memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhanekonomi nasional, penyediaan lapangan kerja, hingga ketahanan pangan. Namun, potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pelaku utamanya, yakni nelayan, memiliki daya tahan ekonomi yang memadai.
Kebijakan harga khusus BBM juga dapat menjadi bagian dari strategi pembangunanekonomi berbasis pesisir. Ketika biaya produksi menurun, nelayan memiliki peluanglebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hasil tangkapan, serta memperluas akses terhadap pasar. Efisiensi biaya juga memungkinkan pelakuusaha melakukan investasi pada perbaikan kapal, alat tangkap yang lebih modern, maupun penerapan teknologi penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan.
Langkah pemerintah memberikan harga khusus BBM dapat dipandang sebagai titikawal dari agenda besar pembangunan ekonomi kelautan Indonesia. Kebijakan inimenunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhanekonomi, tetapi juga pada upaya memperkuat kelompok produktif yang menjadi fondasiekonomi nasional.
Kekuatan Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya ditentukan oleh luasnyalautan, melainkan oleh kemampuan negara memastikan masyarakat pesisirmemperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang. Ketika nelayan dapat melautdengan biaya yang lebih efisien, memperoleh kepastian usaha, dan menikmati hasilkerja yang lebih layak, maka pembangunan ekonomi nasional sesungguhnya sedangdimulai dari pesisir. Di situlah jalan baru yang ditempuh Presiden Prabowo menemukanmaknanya membangun Indonesia dari sektor yang selama ini menjadi denyutkehidupan jutaan keluarga nelayan sekaligus menjadi penyangga ketahanan pangandan ekonomi bangsa.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia