Oleh : Loa Murib
Persatuan merupakan modal sosial paling berharga dalam mendorong percepatanpembangunan di Tanah Cenderawasih. Di tengah berbagai agenda pembangunan yang terus berlangsung, Papua membutuhkan semangat kebersamaan yang mampumenyatukan seluruh daerah, tokoh adat, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakatdalam satu tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapatterwujud apabila stabilitas, keamanan, dan solidaritas sosial tetap terjaga.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan strategis, termasukpenguatan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layananpendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upayatersebut akan memberikan hasil optimal apabila didukung oleh kondisi sosial yang kondusif dan semangat kebersamaan antardaerah di seluruh Tanah Papua.
Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk menyatukan visi pembangunan. Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa, menegaskan bahwakeberadaan enam provinsi tidak boleh melahirkan sekat-sekat baru yang justrumenghambat kemajuan. Semangat satu Papua harus tetap menjadi landasan utamadalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.
Pandangan tersebut memiliki arti yang sangat strategis. Pemekaran daerah pada dasarnya bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepatpembangunan. Namun apabila setiap daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasidan sinergi, maka berbagai potensi pembangunan tidak akan berkembang secaramaksimal. Persatuan menjadi modal sosial yang mampu menyatukan berbagaikepentingan menuju tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat Papua.
Meki Nawipa juga menyoroti tantangan pembangunan yang masih dihadapi Papua, mulai dari keterbatasan data pembangunan hingga lemahnya kolaborasi antardaerah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua memerlukanpendekatan yang terintegrasi. Setiap provinsi memiliki potensi dan keunggulan masing-masing yang dapat saling melengkapi apabila dibangun dalam kerangka kerja samayang kuat.
Papua membutuhkan perencanaan pembangunan yang berbasis data, sinkronisasiprogram antarpemerintah daerah, serta koordinasi yang berkelanjutan denganpemerintah pusat. Langkah tersebut penting agar pembangunan tidak berjalan parsialdan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, forum koordinasiantardaerah harus terus diperkuat sebagai wadah untuk menyusun prioritaspembangunan secara bersama.
Persatuan masyarakat juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitaskeamanan. Sejumlah tokoh adat Papua menegaskan bahwa keamanan dan kedamaianmerupakan prasyarat penting bagi pembangunan. Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire, Yakonias Adii, mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan serta tidak mudahterprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memecah belah persatuan. Menurutnya, kondisi yang aman memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitasekonomi, pendidikan, dan sosial secara normal.
Pernyataan tersebut mencerminkan realitas bahwa pembangunan hanya dapat berjalandalam situasi yang kondusif. Pedagang dapat berusaha dengan tenang, petani dapatberkebun secara produktif, dan anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layakapabila keamanan tetap terjaga. Sebaliknya, konflik sosial dan tindakan kekerasanhanya akan menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat luas.
Penolakan terhadap tindakan perusakan fasilitas publik yang disampaikan para tokohadat juga menjadi pesan penting. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayananpublik dibangun untuk kepentingan masyarakat. Kerusakan terhadap fasilitas tersebutbukan hanya menghambat pelayanan, tetapi juga memperlambat upaya peningkatankualitas hidup masyarakat Papua.
Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Esau Saweri, turut mengajak pengusaha asliPapua, tokoh intelektual, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalammengawal berbagai program pembangunan. Pandangan tersebut menegaskan bahwapembangunan Papua bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Dunia usaha memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorongpertumbuhan ekonomi. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan inovasi. Tokohadat menjaga nilai-nilai budaya dan persatuan masyarakat. Sementara pemerintahberperan sebagai penggerak kebijakan pembangunan. Kolaborasi seluruh elementersebut akan menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga dituntut untuk lebih bijaksanadalam menyikapi berbagai isu yang berkembang. Informasi yang tidak terverifikasiberpotensi memicu konflik dan memperlemah persatuan. Oleh karena itu, literasiinformasi dan penguatan dialog menjadi langkah penting untuk menjaga keharmonisansosial di Papua.
Papua memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan potensi sumber dayamanusia yang sangat besar. Seluruh potensi tersebut hanya dapat berkembang secaraoptimal apabila dibangun di atas fondasi persatuan. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan para kepala daerah, tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat menjadimodal berharga untuk mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera.
Persatuan Papua pada akhirnya bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhanmendasar bagi keberhasilan pembangunan. Ketika seluruh elemen masyarakat mampumengesampingkan ego sektoral, memperkuat sinergi, dan menjaga kedamaian, makapercepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih akan semakin nyata. Papua yang aman, bersatu, dan sejahtera akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatangsekaligus memperkokoh posisi Papua sebagai bagian integral dari kemajuan Indonesia.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur