Mata Indonesia, Jayapura – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan progres positif di Papua sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Papua. Pembangunan tersebut direncanakan berlangsung secara simultan di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial, John Herman Mampioper, menegaskan bahwa pemerintah terus mematangkan pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Kami bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata John Herman Mampioper.
Menurut John, selain pembangunan gedung baru di empat lokasi prioritas, pemerintah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah yang membutuhkan.
Sebelumnya, John juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi merupakan intervensi sosial untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
“Program Sekolah Rakyat merupakan intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi bagi jenjang SD, SMP hingga SMA,” ujarnya.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pemerintah daerah. Dalam sosialisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri menyatakan bahwa sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
“Sosialisasi ini menjadi bukti dukungan pemerintah daerah terhadap upaya nasional menanggulangi kemiskinan, khususnya di perdesaan,” kata Abdul Rahman Basri.
Program Sekolah Rakyat menyasar peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui konsep pendidikan berasrama, seluruh kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari pembelajaran, pembinaan karakter, hingga pemenuhan kebutuhan dasar selama menempuh pendidikan, dipersiapkan secara terpadu guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Dengan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua, pemerintah berharap semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih berdaya saing sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Tanah Papua.