Peresmian Jalan Daerah Papua Perkuat Konektivitas dan Percepat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Baca Juga

Mata Indonesia, Papua – Pembangunan infrastruktur jalan di Papua kembali diperkuat melalui peresmian sejumlah ruas jalan daerah oleh Presiden Prabowo Subianto, membuka akses wilayah yang selama ini terisolasi, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Papua.

Di Papua, terdapat lima paket pekerjaan jalan yang diresmikan, yakni ruas Kiren–Kaisau di Kabupaten Sarmi, Inasi–Bawei di Kabupaten Biak Numfor, Botawa–Koweda–Barapasi di Kabupaten Waropen, Warbo dari Arso VII–Arso III di Kabupaten Keerom, serta Skori–Puai di Kabupaten Jayapura.

Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Menurutnya, jalan yang dibangun akan membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau masyarakat.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden RI yang sudah membangun jalan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Jalan yang dibangun ini akan membuka akses daerah yang terisolir,” ujar Matius.

Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kita di Papua membutuhkan konektivitas. Dengan jalan bisa tembus maka potensi asli kampung bisa dibawa dan dijual ke perkotaan. Dengan begitu, maka ekonomi masyarakat di kampung juga ikut bertumbuh,” katanya.

Matius berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga pembangunan infrastruktur dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Papua.

“Kami berharap kolaborasi yang sudah dibangun ini bisa ditingkatkan supaya seluruh daerah di Papua bisa terhubung dan ekonomi masyarakat bertumbuh,” ujarnya.

Apresiasi serupa disampaikan Bupati Jayapura Yunus Wonda yang menilai ruas jalan Skori–Puai sepanjang tujuh kilometer menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan memutar untuk menuju Sentani.

“Ini merupakan salah satu kerinduan masyarakat yang terjawab karena selama ini kalau masyarakat ke arah Sentani harus putar jauh, tapi dengan adanya akses jalan hari ini maka akan mempermudah masyarakat,” kata Yunus.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan ruas jalan baru menuju Sabiab dan pengaspalan jalan Amai–Dormena yang dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata.

“Daerah itu adalah pariwisata dan menjadi tujuan wisata dari banyak orang. Jika jalannya bagus maka wisatawan akan datang dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas nasional.

“Infrastruktur jalan merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah, sesuai arahan Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa,” kata Dody.

Program tersebut dirancang untuk memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat distribusi hasil produksi daerah, meningkatkan akses menuju pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau seluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil, dan merata,” ujar Dody.

Melalui penguatan konektivitas tersebut, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur di Papua mempermudah mobilitas masyarakat, menjadi fondasi bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, meningkatnya daya saing daerah, serta terciptanya kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Papua.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Resiliensi Media Perkuat Pertahanan Semesta Hadapi Ancaman Disinformasi

Oleh: Nizam Ahmad )*Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalamkehidupan masyarakat. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, ruang digital juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnyaancaman disinformasi, hoaks, pencurian data, hingga serangan siberyang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kondisi tersebutmenempatkan resiliensi media sebagai salah satu pilar penting dalammemperkuat pertahanan semesta bangsa.Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi tantangantersebut melalui penguatan sistem keamanan siber nasional sekaligusmenjaga kualitas ekosistem informasi publik. Langkah ini menjadi bagiandari strategi nasional agar transformasi digital berjalan seiring denganterciptanya ruang informasi yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruhmasyarakat.Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwapemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terusmeningkatkan koordinasi lintas sektor guna memperkuat sistemkeamanan siber nasional. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadifaktor utama agar setiap ancaman digital dapat ditangani secara cepat, terukur, dan terpadu sehingga tidak berkembang menjadi gangguanterhadap kepentingan nasional.Urgensi penguatan tersebut tercermin dari data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat sekitar 5,5 miliar serangan sibersepanjang 2025. Jumlah itu meningkat tajam hingga 714 persendibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020-2024. Tren tersebutjuga berlanjut pada awal 2026 dengan lebih dari 1,5 miliar serangan yang terjadi hanya dalam kurun Januari hingga pertengahan April.Berbagai ancaman tersebut tidak hanya berupa upaya peretasan sistempemerintahan, tetapi juga meliputi pencurian data pribadi, penipuandigital, penyebaran hoaks, hingga propaganda melalui media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasionalkini tidak hanya datang dari ruang fisik, tetapi juga dari ruang siber yang semakin kompleks.Dudung menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapisituasi tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagianpenting dalam menjaga keamanan digital melalui peningkatan literasidigital, perlindungan data pribadi, serta penggunaan media sosial secarabertanggung jawab agar tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.Penguatan ketahanan informasi juga memerlukan sistem keamanandigital yang kokoh. Karena itu, BSSN terus mendorong setiap daerahmenjadikan keamanan siber sebagai fondasi utama transformasi digital pemerintahan. Langkah tersebut diyakini mampu menghadirkan layananpublik yang lebih efektif, aman, dan terpercaya.Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan danPembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, menjelaskan bahwadigitalisasi layanan publik tidak cukup hanya dengan membangun aplikasimaupun mendigitalisasi dokumen. Menurutnya, seluruh proses tersebutharus didukung sistem keamanan informasi yang kuat agar inovasi digital dapat berkembang tanpa mengorbankan perlindungan data masyarakat.BSSN mencatat sekitar 93 persen dari 5,5 miliar anomali trafik sibersepanjang 2025 merupakan aktivitas berbahaya yang berkaitan denganupaya pencurian data dan berbagai bentuk serangan digital lainnya. Faktatersebut menunjukkan bahwa ancaman siber terus berkembang danberpotensi mengganggu keberlangsungan layanan publik apabila tidakdiantisipasi secara sistematis.Untuk memperkuat kesiapsiagaan, BSSN memberikan asistensi kepadaaparatur pemerintah daerah melalui bimbingan teknis keamanan siber danpersandian. Program tersebut mencakup pengelolaan aset teknologiinformasi, manajemen risiko keamanan informasi, penyusunan SistemManajemen Keamanan Informasi, pembentukan Tim Tanggap InsidenSiber, hingga perlindungan data pribadi.Selain penguatan keamanan siber, pemerintah juga menaruh perhatianbesar terhadap ketahanan media sebagai benteng utama dalammenghadapi disinformasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, keberadaan media profesional menjadi sangat penting untuk memastikanmasyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapatdipertanggungjawabkan.Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai tantanganyang dihadapi industri media saat ini tidak lagi semata berkaitan dengankeberlangsungan bisnis perusahaan pers. Menurutnya, melemahnyamedia arus utama dapat berdampak langsung terhadap kualitas informasipublik dan kesehatan demokrasi digital.Disrupsi teknologi telah mengubah pola distribusi informasi sekaligusmenggeser pendapatan media ke platform digital. Kehadiran kecerdasanartifisial juga memperbesar tekanan terhadap industri media melaluipenurunan trafik yang berimbas pada berkurangnya pendapatanperusahaan pers.Nezar mengungkapkan laporan Asosiasi Media Siber Indonesia menunjukkan penggunaan fitur AI pada mesin pencari menyebabkan trafiksejumlah media turun hingga sepuluh kali lipat. Kondisi tersebut memicuefisiensi di berbagai perusahaan media, termasuk media lokal yang selama ini menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat di daerah.Meski demikian, pemerintah memandang persoalan yang lebih mendasaradalah menjaga kualitas informasi publik. Menurut Nezar, ruang informasitidak boleh didominasi oleh sumber-sumber yang menyebarkan informasimanipulatif maupun tidak dapat dipertanggungjawabkan karenaberpotensi memperbesar penyebaran disinformasi.Atas dasar itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem media melaluiberbagai bentuk kolaborasi. Salah satunya dengan mendorongimplementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentangTanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk MendukungJurnalisme Berkualitas atau Publisher...
- Advertisement -

Baca berita yang ini