News
Updated:

Industri Pariwisata Terus Tumbuh, Serap Pekerja dan Bangkitkan Ekonomi Cegah PHK

Davina G
Davina G
51
51
0
Baca Juga
Davina G
Davina G

Mata Indonesia, JAKARTA — Di tengah tantangan ekonomi global dan kekhawatiran terhadap meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor, industri pariwisata dan ekonomi kreatif terus menunjukkan kinerja positif sebagai salah satu motor penciptaan lapangan kerja dan penggerak ekonomi nasional.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sektor pariwisata Indonesia tetap tumbuh kuat sepanjang awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Januari-April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan atau meningkat 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan devisa sektor pariwisata pada kuartal pertama 2026 tercatat mencapai USD 4,05 miliar atau setara Rp68,28 triliun, naik 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Widiyanti.

Menurutnya, sektor pariwisata memiliki efek berganda yang besar karena mampu menggerakkan berbagai lapisan ekonomi masyarakat, mulai dari UMKM, pelaku ekonomi kreatif, pekerja sektor jasa, transportasi, kuliner, hingga usaha akomodasi di daerah.

“Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.

Pemerintah juga terus memperkuat pengembangan desa wisata sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Hingga Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.

Upaya memperluas kesempatan kerja juga diperkuat melalui sinergi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai sektor ekonomi kreatif memiliki prospek besar sebagai sumber penciptaan lapangan kerja baru sekaligus alternatif bagi pekerja yang terdampak perubahan ekonomi.

“Sektor ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor prioritas seperti film, gim, dan aplikasi, memiliki potensi serapan tenaga kerja yang sangat besar,” kata Yassierli.

Menurutnya, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan pelatihan vokasi, program magang nasional, sertifikasi kompetensi, hingga reskilling bagi pekerja, termasuk mereka yang terdampak PHK melalui pemanfaatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim ketenagakerjaan yang sehat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pemerintah akan terus menindaklanjuti berbagai laporan dan aspirasi pekerja terkait PHK serta memperkuat perlindungan hak-hak tenaga kerja.

“Kami ingin memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara adil serta profesional,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, pemerintah juga terus membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

“Kami terus membuka ruang dialog dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja dan menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif,” kata Afriansyah.

Dengan pertumbuhan sektor pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta perluasan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, pemerintah optimistis penciptaan lapangan kerja baru dapat terus ditingkatkan.

Berita Sebelumnya
Mayoritas Masyarakat Apresiasi Langkah Pemerintah Menjaga Stabilitas Nasional
Berita Selanjutnya
UU P2SK Dorong Ekonomi yang Lebih Inklusif dan Berdaya Saing

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini