Oleh : Antonius Utomo)*
Sektor keuangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Stabilitas perbankan, pasar modal, industri asuransi, lembaga pembiayaan, hingga sistem pembayaran menjadi faktor yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap perekonomian suatu negara. Dalam konteks tersebut, kehadiran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola sektor keuangan sekaligus menghadirkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap berbagai tantangan zaman.
Sejak pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, P2SK dirancang sebagai reformasi besar sektor keuangan Indonesia. Regulasi ini tidak hanya mengintegrasikan berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah undang-undang, tetapi juga memperkuat koordinasi antarlembaga keuangan guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. UU P2SK mengatur berbagai aspek penting mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, inovasi teknologi sektor keuangan, perlindungan konsumen, hingga penguatan mekanisme stabilitas sistem keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dengan disahkannya revisi tersebut, berbagai ketentuan baru dalam UU P2SK akan menjadi dasar hukum bagi kebijakan dan langkah strategis pemerintah serta lembaga terkait dalam mendorong pengembangan sektor keuangan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam perkembangannya, pemerintah dan DPR terus melakukan penyempurnaan terhadap UU P2SK agar mampu menjawab dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Pada 2026, DPR RI menyetujui perubahan UU P2SK yang bertujuan memperkuat kepastian hukum, memperjelas pembagian kewenangan antarotoritas, serta meningkatkan efektivitas pengawasan sektor keuangan. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia.
Salah satu aspek paling penting dari UU P2SK adalah penguatan transparansi dalam tata kelola sektor keuangan. Transparansi menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kompleksitas produk dan layanan keuangan. Melalui regulasi ini, lembaga keuangan didorong untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi yang lebih baik sehingga masyarakat dapat memahami risiko dan manfaat dari setiap produk yang ditawarkan. Dengan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak dan terukur.
Selain itu, UU P2SK juga memperkuat perlindungan konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi keuangan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai risiko baru seperti penyalahgunaan data, penipuan digital, dan praktik usaha yang tidak sehat. Melalui penguatan kewenangan pengawasan dan pengaturan, regulator memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen tetap terlindungi.
Akuntabilitas menjadi pilar lain yang diperkuat melalui UU P2SK. Dalam revisi yang baru disahkan, terdapat penguatan mekanisme evaluasi terhadap lembaga-lembaga utama sektor keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penguatan fungsi evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta sejalan dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan mekanisme pengawasan yang lebih jelas, tata kelola kelembagaan diharapkan semakin efektif dan profesional.
Peningkatan akuntabilitas juga berkontribusi terhadap tumbuhnya kepercayaan pasar. Investor, baik domestik maupun internasional, cenderung menempatkan modalnya pada negara yang memiliki sistem pengawasan kuat dan aturan yang jelas. Ketika sektor keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel, risiko ketidakpastian dapat ditekan sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih sehat. Kondisi ini pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan stabilitas sistem keuangan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Pemerintah menilai bahwa penyempurnaan UU P2SK merupakan langkah strategis untuk memastikan sektor keuangan Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai gejolak eksternal. Melalui koordinasi yang lebih kuat antarotoritas dan pembagian kewenangan yang lebih jelas, respons terhadap potensi risiko dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.
Dukungan terhadap penyempurnaan UU P2SK juga datang dari berbagai pemangku kepentingan sektor jasa keuangan. Kalangan industri menilai reformasi tata kelola dan penguatan koordinasi kelembagaan merupakan langkah penting untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sistem pengawasan yang semakin baik, industri jasa keuangan memiliki ruang yang lebih luas untuk tumbuh secara sehat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, kehadiran UU P2SK menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam membangun sektor keuangan yang modern, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan publik. Transparansi yang lebih kuat, akuntabilitas yang lebih jelas, perlindungan konsumen yang lebih baik, serta koordinasi antarlembaga yang semakin efektif menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem keuangan nasional yang sehat. Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang, UU P2SK menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
)*Pengamat Kebijakan Publik