*) Oleh: Dinda Paramita
Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan(P2SK) menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 merupakan langkah strategis yang patutdiapresiasi. Di tengah dinamika ekonomi global yang sarat ketidakpastian, Indonesia membutuhkan fondasi sektor keuangan yang tidak hanya kuat dalam menjagastabilitas, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonominasional. Reformasi regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalammemastikan sektor keuangan nasional tetap relevan terhadap perkembangan zaman sekaligus responsif terhadap berbagai tantangan baru. Kehadiran UU P2SK yang diperbarui menjadi bukti bahwa agenda reformasi ekonomi terus berjalan secaraberkelanjutan.
Dalam konteks pembangunan nasional, sektor keuangan memiliki peran sentral sebagai penghubung antara sumber daya ekonomi dan aktivitas produktif masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar fungsiintermediasi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Stabilitas sektorkeuangan yang terjaga akan menciptakan kepercayaan investor, memperluas aksespembiayaan, serta mempercepat perputaran modal di berbagai sektor strategis. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaanlapangan kerja, peningkatan investasi, dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwaperubahan UU P2SK diperlukan untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan dalammendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pandangan tersebut mencerminkanpemahaman bahwa sektor keuangan modern tidak lagi hanya berfungsi sebagaipenyedia layanan perbankan, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia menjadi bagian penting dalam memastikan sistem keuangan nasional memiliki dayatahan yang kuat terhadap berbagai tekanan eksternal maupun domestik. Di tengahmeningkatnya kompleksitas ekonomi global, penguatan institusi pengawas dan penjaga stabilitas menjadi langkah yang sangat relevan.
Selain itu, perluasan ruang usaha perbankan dan perbankan syariah yang diaturdalam UU P2SK berpotensi memperbesar kapasitas pembiayaan bagi dunia usahadan masyarakat. Kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor keuangan untukmenjangkau kelompok ekonomi yang selama ini belum terlayani secara optimal. Penguatan industri keuangan syariah juga memiliki arti strategis karena Indonesia memiliki potensi pasar syariah yang sangat besar. Dengan dukungan regulasi yang semakin kuat, sektor keuangan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalammendorong pemerataan ekonomi dan memperluas inklusi keuangan nasional.
Di sisi lain, pengaturan aset kripto, pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring ilegal serta perjudian daring menunjukkan bahwareformasi UU P2SK tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga perlindungan masyarakat. Transformasi digital telah melahirkan berbagai peluangekonomi baru, namun pada saat yang sama menghadirkan risiko yang memerlukanpengawasan yang lebih adaptif. Kehadiran regulasi yang jelas akan menciptakankepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Dengan demikian, perkembangan inovasi keuangan dapat berjalan secarasehat tanpa mengorbankan keamanan dan kepentingan publik.
Lebih lanjut, pengaturan mengenai surat utang Danantara, pusat finansialinternasional Indonesia, penyelesaian piutang macet UMKM, bursa mineral dan komoditas strategis, serta mekanisme penyehatan bank memperlihatkan cakupanreformasi yang sangat komprehensif. Berbagai instrumen tersebut dirancang untukmemperkuat kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. Penyelesaianpersoalan pembiayaan UMKM, misalnya, dapat membuka kembali ruang produktivitaspelaku usaha kecil yang selama ini terkendala akses modal. Sementara itu, pengembangan pusat finansial internasional berpotensi meningkatkan daya saingIndonesia dalam menarik investasi global dan memperkuat posisi negara sebagaipusat pertumbuhan ekonomi kawasan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa reformasi sektor keuangan dalam UU P2SK perlu terus diakselerasi guna mendukungpencapaian cita-cita pembangunan Indonesia. Pernyataan tersebut menegaskanbahwa regulasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Keselarasan kerangka regulasiyang dibangun melalui perubahan UU P2SK akan memperkuat koordinasiantarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sinergi yang lebihbaik antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan akan meningkatkanefektivitas kebijakan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang terusberkembang.
Kemudian, harapan agar UU P2SK menjadi landasan hukum yang kokoh bagipengembangan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan sangat relevandengan kebutuhan Indonesia saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akanmemiliki makna yang utuh apabila tidak disertai pemerataan manfaat bagi seluruhlapisan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi sektor keuangan harus diarahkanuntuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, sertamemperkuat perlindungan konsumen. Dengan pendekatan tersebut, sektor keuangandapat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligusmempercepat mobilitas sosial masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak memandangperubahan UU P2SK sebagai langkah penting dalam memperkuat fondasi sistemkeuangan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Pandangan ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi tidak semata-mata dilakukanuntuk memenuhi aspek hukum, tetapi juga untuk membangun sistem keuangan yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan publik terhadap sektor keuanganmerupakan modal utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, penguatan tata kelola dan pengawasan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkandari agenda reformasi.
Lebih jauh lagi, gagasan bahwa sektor keuangan harus menjadi instrumenpemerataan kesejahteraan memberikan dimensi sosial yang sangat penting dalamreformasi UU P2SK. Indonesia membutuhkan sistem keuangan yang tidak hanyatangguh menghadapi gejolak global, tetapi juga mampu mendorong pembangunanyang berkeadilan. Ketika akses terhadap layanan keuangan semakin luas dan peluang ekonomi semakin terbuka, manfaat pertumbuhan akan dirasakan oleh lebihbanyak kelompok masyarakat. Inilah esensi dari pembangunan inklusif yang selamaini menjadi salah satu agenda utama pemerintah.
*) Ekonom Makro dan Peneliti Kebijakan Fiskal.