*) Oleh : Gavin Asadit
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pemerataan pendidikanmelalui Program Sekolah Rakyat yang pada 2026 menjadi salah satu prioritas utamapembangunan sumber daya manusia nasional. Pemerintah memandang pendidikan berkualitastidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus dapat diakses seluruhanak Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah denganketerbatasan fasilitas pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategisnegara untuk membuka akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakatpaling rentan di berbagai daerah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran pemerintahdalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraihmasa depan yang lebih baik.
Pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian daritarget besar pemerintah untuk membangun 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mendatang. Pemerintah menilai pembangunan pendidikan harus bergerak lebih cepat agar kesenjangan sosialakibat ketimpangan akses pendidikan dapat ditekan secara bertahap. Melalui konsep sekolahberbasis asrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampumemperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan akademikmaupun pembentukan karakter secara optimal. Langkah ini dipandang sebagai strategi jangkapanjang untuk memperkuat kualitas generasi muda Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Program Sekolah Rakyat difokuskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desilsatu dan dua dalam Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga awal 2026, lebihdari 15 ribu siswa telah mengikuti pendidikan melalui program tersebut dan jumlahnyaditargetkan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah menilai pendidikanmerupakan instrumen paling penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Denganmemberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, peluang mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik diyakini akan semakin terbuka. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses belajar di ruang kelas, tetapi juga sebagaifondasi utama dalam membangun kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagiandari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural melalui sektor pendidikan. Pemerintah menilai pendekatan konvensional tidak cukup untuk menyelesaikan persoalanketimpangan sosial yang telah berlangsung lama. Karena itu, dibutuhkan langkah yang lebihprogresif agar negara benar-benar hadir membantu masyarakat yang selama ini memilikiketerbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Menurut pemerintah, pembangunan sekolahberbasis asrama memungkinkan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang lebih stabilsekaligus membantu mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, siswa dapat lebihfokus menempuh pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya dan keterbatasan fasilitas.
Selain menyediakan pendidikan gratis, pemerintah juga menyiapkan dukungan fasilitaspenunjang yang lebih lengkap dibandingkan sekolah umum di banyak daerah tertinggal. Siswamendapatkan asrama, makan bergizi, perlengkapan sekolah, hingga pembinaan karakter dan kedisiplinan. Pendekatan tersebut dinilai penting karena persoalan pendidikan masyarakat miskin sering kali tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga dipengaruhi faktorlingkungan, gizi, dan kondisi sosial keluarga. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dapatbelajar dalam kondisi yang sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka secaramenyeluruh. Dengan fasilitas yang lebih memadai, Sekolah Rakyat diharapkan mampumenciptakan suasana pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari menilai kehadiran SekolahRakyat menunjukkan komitmen negara dalam memastikan pendidikan menjadi hak seluruh anakbangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pemerintah memandang kesetaraanpendidikan menjadi syarat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdayasaing. Karena itu, pembangunan sekolah bagi kelompok masyarakat miskin tidak hanyadipandang sebagai program bantuan sosial, tetapi juga bagian dari investasi besar negara dalammembangun masa depan Indonesia yang lebih kuat. Pemerintah optimistis bahwa peningkatankualitas pendidikan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan produktivitasnasional dan daya saing Indonesia di tingkat global.
Program Sekolah Rakyat juga berjalan beriringan dengan berbagai program prioritas pemerintahlainnya seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah menilai pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh agar hasilnyabenar-benar berdampak jangka panjang. Jika MBG membantu pemenuhan kebutuhan gizi siswadan CKG memastikan kondisi kesehatan mereka tetap terpantau, maka Sekolah Rakyat menjadiruang utama untuk memperkuat kualitas pendidikan dan pembentukan karakter generasi mudaIndonesia. Integrasi antarprogram tersebut dinilai penting untuk mempercepat peningkatankualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045 yang lebih maju, sehat, dan berdaya saing tinggi.
Di tengah perkembangan teknologi dan persaingan global yang semakin ketat, pemerintahmenyadari kualitas pendidikan akan menentukan kekuatan Indonesia di masa depan. Karena itu, agenda pemerataan pendidikan ditempatkan sebagai prioritas penting dalam strategi pembangunan nasional. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga miskin memilikikesempatan yang sama untuk berkembang, memperoleh pendidikan layak, dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan pendidikandapat diperkecil sekaligus membuka jalan menuju kesetaraan sosial yang lebih kuat di Indonesia.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan