Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis yang tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat wilayah pesisir memiliki potensi besar dalam menopang ketersediaan pangan nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat nelayan di Indonesia. Karena itu, pengembangan desa nelayan dan penguatan ekonomi pesisir kini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
Komitmen tersebut terlihat melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih yang didorong pemerintah di berbagai daerah. Program ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kelautan yang terintegrasi mulai dari sektor produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Di Kabupaten Bengkalis, pemerintah daerah terus melakukan berbagai inovasi pelayanan guna mendukung aktivitas nelayan. Salah satunya melalui penerapan aplikasi X-Star yang mempermudah nelayan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kegiatan melaut. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas nelayan yang selama ini kerap terkendala akses BBM.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Mohammad Azmir mengatakan aplikasi X-Star telah terhubung dengan sistem BPH Migas sehingga proses pengajuan hingga penerbitan barcode untuk penebusan BBM subsidi menjadi lebih praktis dan cepat. Menurutnya, pelayanan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar nelayan.
“Alhamdulillah saat ini Dinas Perikanan telah sukses menerbitkan aplikasi X-Star untuk nelayan mendapatkan BBM subsidi baik solar maupun pertalite,” ujar Azmir dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa di RRI Bengkalis, Kamis 21 Mei 2026.
Azmir menjelaskan, nelayan cukup melengkapi persyaratan seperti kartu nelayan atau kartu Kusuka serta dokumen kapal untuk memperoleh barcode penebusan BBM subsidi. Setelah proses verifikasi selesai, nelayan dapat langsung melakukan penebusan BBM di SPBU yang telah ditentukan.
Kebijakan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat pesisir karena akses BBM menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas melaut. Dengan kemudahan layanan dan dukungan sarana yang lebih baik, produktivitas nelayan diharapkan meningkat sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain Bengkalis, penguatan ekonomi pesisir juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memaparkan sejumlah rencana strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta.
Mahyeldi menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan perlu dikelola secara optimal melalui pendekatan ekonomi biru. Menurutnya, pembangunan sektor kelautan tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi demi keberlanjutan sumber daya laut.
“Kita ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar mengusulkan empat program prioritas, salah satunya pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai penguatan ekosistem ekonomi masyarakat pesisir dari hulu hingga hilir. Program lainnya mencakup pengembangan budidaya perikanan berbasis bioflok yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Integrasi program tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan kini memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Produksi ikan yang meningkat tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pembudidaya dan nelayan di daerah.
Pemprov Sumbar juga mendorong pengembangan hatchery udang vaname serta optimalisasi kawasan konservasi perairan menjadi kawasan wisata bahari berbasis konservasi. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi pesisir dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan laut.
Dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan sektor pangan dan ekonomi desa juga terus diperkuat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan agar berpihak kepada rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk nelayan.
“Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat,” kata Zulkifli Hasan dalam kuliah umum di Lemhannas RI di Jakarta.
Menurut Zulhas, produksi pangan nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Produksi beras nasional mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024. Peningkatan tersebut turut menekan ketergantungan impor pangan nasional.
Pemerintah juga terus memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 30 ribu koperasi pada Agustus 2026. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pesisir.
Berbagai program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan nasional tidak dapat dipisahkan dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Desa nelayan memiliki posisi strategis sebagai salah satu penopang produksi pangan nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan.
Dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada nelayan, penguatan infrastruktur, kemudahan akses layanan, hingga pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, masyarakat pesisir diharapkan semakin sejahtera. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional yang kuat hanya dapat terwujud apabila kesejahteraan nelayan dan masyarakat desa pesisir terus meningkat secara berkelanjutan.
)* Analis Kebijakan