Oleh: Yusuf Rinaldi
Indonesia tengah memasuki babak baru dalam perjalanan ekonomi. Di tengahketidakpastian global akibat konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hinggaperang dagang yang kembali meningkat, pemerintah justru mencoba membangunoptimisme melalui langkah strategis, yaitu membentuk dan memperkuat dana kedaulatan nasional atau sovereign wealth fund (SWF) melalui Badan PengelolaInvestasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai nilai aset Danantara yang telahmenembus USD1.000 miliar (sekitar Rp17.500 triliun) menjadi bukti nyata bahwaIndonesia kini bertransformasi dari sekadar pasar besar dunia menjadi kekuatanekonomi global baru yang mandiri, tangguh, dan memiliki kapasitas investasistrategis jangka panjang.
Di panggung global, pencapaian luar biasa ini sukses mengubah peta persepsiinternasional terhadap peta kekuatan ekonomi Indonesia. Jika selama bertahun-tahun kekayaan investasi sovereign wealth fund identik dengan negara-negara kaya minyak di Timur Tengah, kini Indonesia melangkah di arena yang sama denganstrategi yang jauh lebih komprehensif. Melalui konsolidasi aset negara yang solid, sinergi BUMN yang kuat, lompatan besar hilirisasi industri, serta penguatan ekonomidomestik berbasis desa, Indonesia membuktikan bahwa kemakmuran dapatdibangun dari kekuatan bangsa sendiri.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwapembentukan Danantara bukan sekadar proyek ekonomi biasa, melainkan fondasijangka panjang untuk memperkuat kedaulatan nasional. Pernyataan bahwa manfaatterbesar baru akan terlihat dalam 10 hingga 20 tahun mendatang menunjukkanbahwa pemerintah sedang membangun arsitektur ekonomi yang melampaui sikluspolitik lima tahunan.
Langkah tersebut menjadi relevan karena Indonesia saat ini memiliki momentum yang relatif kuat. Stabilitas harga pangan lebih terkendali dibandingkan banyaknegara berkembang lain, ketahanan pangan mulai menunjukkan perbaikan, dan hilirisasi sumber daya alam perlahan menghasilkan nilai tambah baru bagiperekonomian nasional. Dalam konteks itulah, dana kedaulatan menjadi instrumenpenting untuk memastikan surplus kekayaan nasional tidak habis untuk konsumsijangka pendek, melainkan diinvestasikan kembali demi generasi mendatang.
Model seperti ini sebenarnya telah terbukti berhasil di berbagai negara. Norwegia, misalnya, mampu mengubah kekayaan energi menjadi dana investasi raksasa yang menopang kesejahteraan masyarakat lintas generasi. Singapura juga berhasilmenjadikan pengelolaan aset negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi melaluiTemasek Holdings dan GIC. Indonesia kini mencoba membangun jalannya sendiridengan karakter ekonomi yang lebih besar dan kompleks.
Yang menarik, pemerintah tidak hanya berbicara mengenai angka besar, tetapi juga menghubungkannya dengan agenda ekonomi kerakyatan. Peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk menjadi simbol bahwapembangunan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di kota besar atau sektorindustri modern. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekuatan ekonomi nasionaljuga bertumpu pada desa, koperasi, petani, dan UMKM.
Melalui penguatan koperasi desa, pemerintah mencoba membangun ekosistemdistribusi pangan, logistik, pembiayaan murah, hingga penyerapan hasil panendalam satu rantai ekonomi nasional yang lebih terintegrasi. Jika berhasil, koperasitidak lagi sekadar menjadi simbol ekonomi rakyat, tetapi benar-benar menjadiinstrumen penggerak ekonomi nasional.
Di sisi lain, kehadiran Danantara juga menjadi momentum reformasi besar-besaranterhadap tata kelola BUMN. Selama puluhan tahun, persoalan klasik BUMN adalahtumpang tindih bisnis, inefisiensi, terlalu banyak anak perusahaan, serta rendahnyaproduktivitas aset negara. Karena itu, gagasan menjadikan Danantara sebagaisuperholding BUMN dinilai banyak ekonom sebagai langkah strategis untukmengakhiri era fragmentasi pengelolaan aset negara.
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman, menilaiDanantara berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru yang mampumemperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional. Bahkan, optimalisasi aset BUMN disebut dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 1,6 persen. Angka ini tentu bukan sekadar statistik, melainkan potensi penciptaanlapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan perluasan kelas menengahIndonesia.
Pandangan serupa juga muncul dari Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang melihat Danantara sebagai instrumen penyederhanaanstruktur BUMN yang selama ini terlalu gemuk dan tidak efisien. Konsolidasi tersebutdiyakini dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbesar dayasaing BUMN Indonesia di tingkat global.
Di titik inilah pertaruhan besar Indonesia sebenarnya berada. Dana kedaulatanbukan hanya soal besarnya aset yang dikelola, melainkan tentang kemampuannegara mengubah kekayaan nasional menjadi instrumen pembangunan jangkapanjang yang produktif dan berkelanjutan. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akandikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi sebagai negara yang mampumengelola kekayaannya secara strategis.
Momentum ini juga menunjukkan perubahan paradigma pembangunan nasional. Pemerintah tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi tahunan, tetapi mulaimembangun fondasi kekuatan ekonomi masa depan. Dengan kombinasi antarapenguatan dana kedaulatan, reformasi BUMN, hilirisasi industri, serta penguatanekonomi desa, Indonesia sedang menempatkan diri sebagai kekuatan ekonomi baruyang diperhitungkan dunia.
)* Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi