Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Ketahanan pangan kembali menjadi isu strategis dalam agenda pembangunannasional. Di tengah dinamika ekonomi global, perubahan iklim, dan tantangan rantaipasok, kemampuan suatu negara dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi indikator penting stabilitas sosial dan ekonomi.
Indonesia sebagai negara dengan populasi besar membutuhkan koordinasikebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa sinergi yang efektif, program ketahanan pangan berisiko berjalan parsial dan tidak optimal dalammenjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya sinergilintas sektor dan lintas wilayah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Iamenyampaikan bahwa keberhasilan program pangan tidak dapat dicapai hanya oleh satu kementerian atau lembaga, melainkan membutuhkan kerja sama yang terintegrasi dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam memperkuat sistempangan nasional. Dengan sinergi yang solid, produksi dapat ditingkatkan, distribusidiperkuat, dan stabilitas harga lebih terjaga.
Ia juga menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan semata soal ketersediaanberas atau komoditas utama lainnya, tetapi mencakup keberlanjutan produksi, aksesmasyarakat terhadap pangan bergizi, serta stabilitas pasokan di seluruh daerah. Pendekatan komprehensif ini penting agar kebijakan pangan tidak hanyaberorientasi jangka pendek.
Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial karenamereka berada di garis terdepan dalam implementasi kebijakan. Pemerintah daerahmemiliki pemahaman lebih dekat terhadap kondisi lahan, pola konsumsi masyarakat, serta potensi pertanian lokal.
Sinergi pusat dan daerah juga diperlukan untuk memperkuat infrastruktur pendukungseperti irigasi, penyimpanan hasil panen, dan distribusi logistik. Tanpa dukunganinfrastruktur yang memadai, peningkatan produksi tidak akan berdampak maksimalpada ketahanan pangan masyarakat.
Selain itu, perubahan iklim dan tantangan cuaca ekstrem turut memengaruhiproduktivitas pertanian. Oleh karena itu, strategi adaptasi dan inovasi teknologipertanian perlu diintegrasikan dalam kebijakan pangan agar produksi tetap stabilsepanjang tahun.
Dalam kerangka itulah, pemerintah daerah dituntut untuk aktif mengembangkanprogram berbasis potensi lokal. Pendekatan ini akan membantu menciptakankemandirian pangan di tingkat daerah sekaligus memperkuat kontribusi terhadapketahanan pangan nasional.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa sinergimerupakan kunci dalam menjadikan daerahnya sebagai salah satu role model penguatan sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional. Ia memandangbahwa keberhasilan program pangan di tingkat daerah sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang dapat dikembangkan secara optimal melalui kebijakan yang terkoordinasi. Dengandukungan semua pihak, daerah dapat berkontribusi signifikan terhadap stabilitaspangan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam sektorpertanian. Petani dan pelaku usaha pangan perlu mendapatkan pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap teknologi agar mampu meningkatkanproduktivitas dan kualitas hasil produksi.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicaratentang kuantitas produksi, tetapi juga kualitas pengelolaan. SDM yang unggul akanmampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien.
Selain itu, integrasi kebijakan antara sektor pangan dan sektor pendidikan menjadibagian penting dalam membangun generasi yang sadar akan pentingnya ketahananpangan. Edukasi sejak dini mengenai pertanian dan konsumsi pangan sehat dapatmemperkuat fondasi budaya pangan nasional.
Di wilayah lain, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran juga menegaskanpentingnya sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi sebagaibagian dari upaya meningkatkan daya saing daerah. Ia melihat bahwa potensisumber daya alam di Kalimantan Tengah perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektorswasta menjadi faktor penentu dalam mendorong pengembangan sektor pangandan energi. Dengan kerja sama yang terarah, daerah dapat memperkuatkontribusinya terhadap pembangunan nasional.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan ketahanan pangan harus sejalan denganprinsip keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan lahan dan sumber daya alam perludilakukan secara bijak agar tidak merusak ekosistem dan tetap memberikan manfaatjangka panjang.
Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diyakini akan mempercepatpencapaian target pembangunan nasional. Koordinasi yang efektif akan memastikanbahwa program pangan berjalan selaras dengan kebijakan ekonomi dan sosiallainnya.
Oleh karena itu, penguatan sistem pangan nasional harus menjadi prioritasbersama. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkankebijakan nasional ke dalam program-program konkret di lapangan.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan kemandirianpangan. Ketika sinergi menjadi budaya kerja, maka ketahanan pangan bukansekadar target kebijakan, melainkan fondasi utama dalam membangunkesejahteraan nasional yang berkelanjutan.
)* Pengamat Isu Sosial-Ekonomi