Mata Indonesia, JAKARTA — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan I 2026 dinilai memberikan sinyal positif bagi perekonomian nasional. Peningkatan belanja negara yang diiringi pertumbuhan penerimaan dianggap mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menilai realisasi fiskal pada awal tahun ini mencerminkan kebijakan yang ekspansif namun tetap terjaga dalam koridor disiplin. “Perkembangan yang terjadi saat ini memberikan sinyal positif. Penyerapan belanja pemerintah naik, penerimaan negara juga tumbuh tinggi, sehingga gairah pergerakan ekonomi memberikan harapan baik ke depan,” ujarnya.
Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Kinerja tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang meningkat 20,7 persen menjadi Rp394,8 triliun. “Pencapaian ini memberikan ruang fiskal yang lebih sehat untuk menopang belanja yang meningkat,” kata Christiantoko.
Christiantoko menjelaskan, pemerintah secara aktif terus mengakselerasi belanja negara sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Realisasi belanja pada triwulan I 2026 telah mencapai 21,2 persen dari target tahunan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis sekitar 17 persen.
“Belanja yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya upaya ekspansif yang memang diperlukan, terutama di awal tahun, untuk menjaga momentum pemulihan dan memperkuat daya dorong ekonomi domestik,” ucapnya.
Peningkatan belanja tersebut antara lain didorong oleh pelaksanaan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta faktor musiman seperti momentum Hari Raya Idulfitri. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan paket stimulus senilai Rp15 triliun guna menjaga konsumsi masyarakat, termasuk bantuan pangan, diskon transportasi, serta penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara.
“Belanja pemerintah yang lebih tinggi menjadi pendorong penting untuk menjaga daya beli dan memperkuat perputaran ekonomi,” kata Christiantoko.
Di sisi lain, komitmen menjaga disiplin fiskal tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah mempertahankan target defisit di bawah 3 persen terhadap PDB guna menjaga kredibilitas kebijakan fiskal. “Dengan demikian, defisit sebesar 0,93 persen pada triwulan I 2026 harus dilihat sebagai bagian dari strategi kebijakan fiskal yang terukur. Selama dikelola secara hati-hati dan tetap dalam batas yang telah ditetapkan, langkah ini justru berpotensi memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Kebijakan belanja negara ini patut diapresiasi sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan tetap mengedepankan disiplin fiskal dan pengelolaan defisit yang berhati-hati, kebijakan ini tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan berkelanjutan ke depan.