Komoditas Perkebunan Didorong Naik Kelas lewat Hilirisasi

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi hilirisasi sebagai langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan nasional. Upaya ini dinilai menjadi kunci dalam mendorong daya saing produk Indonesia di pasar global sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian dunia yang masih berfluktuasi.

Dalam beberapa waktu terakhir, sektor perkebunan menunjukkan tren positif, baik dari sisi produksi maupun ekspor. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, hingga tebu menjadi fokus pengembangan berbasis hilirisasi agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Pemerintah pun secara konsisten mengintegrasikan kebijakan dari hulu hingga hilir, termasuk melalui dukungan pembiayaan, riset, dan penguatan kelembagaan petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan sektor hulu menjadi fondasi utama keberhasilan hilirisasi, termasuk melalui penyediaan benih unggul dan peningkatan produktivitas.

“Kami menyiapkan 5,9 miliar benih tebu untuk mempercepat swasembada gula nasional. Ini bagian dari upaya besar pemerintah untuk memastikan bahwa sektor perkebunan kita tidak hanya kuat di produksi, tetapi juga mampu menopang industri hilir yang bernilai tambah tinggi,” ujar Andi.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor sekaligus membuka peluang industri turunan berbasis tebu, seperti bioetanol dan produk pangan olahan. Dengan pendekatan terintegrasi, hilirisasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Di sisi lain, dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perkebunan juga terus diperkuat. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memainkan peran strategis dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan promosi.

Dirjen Perbendaharaan BPDP Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperluas dampak hilirisasi hingga ke level pelaku usaha kecil.

“Kami terus mendorong UMKM perkebunan agar bisa naik kelas melalui berbagai program, termasuk dukungan pembiayaan dan fasilitasi pemasaran. Hilirisasi tidak hanya soal industri besar, tetapi juga bagaimana pelaku kecil bisa menjadi bagian dari rantai nilai yang lebih luas,” ungkap Astera.

Dorongan tersebut terlihat dalam berbagai ajang promosi seperti pameran UMKM yang mempertemukan pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional. Hal ini menjadi bukti bahwa hilirisasi mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif.

Senada, Kepala Divisi Kerjasama Kemasyarakatan dan UMKM Kemenkeu, Helmi Muhansyah, menyampaikan bahwa Dhawafest Pesona menjadi ajang strategis untuk memperluas pengenalan produk turunan komoditas perkebunan kepada masyarakat secara lebih luas.

“Dhawafest Pesona selalu diramaikan oleh UMKM-UMKM dari berbagai daerah. Ini merupakan kesempatan bagus bagi kami (BPDP) untuk mengenalkan. Juga sekaligus mempromosikan produk-produk yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit, kelapa dan kakao,” kata Helmi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini