Oleh: Naufal Ghifari Akbar
Momentum Idul Fitri selalu menghadirkan lonjakan mobilitas masyarakat yang berimplikasipada meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, kolaborasiantara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi utama untukmenjaga situasi tetap kondusif. Upaya pengamanan yang terintegrasi tidak hanya memastikankelancaran arus mudik, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankanibadah serta merayakan hari kemenangan bersama keluarga.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Nasir S.Pi. M.M. menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengamanan arus mudik danperayaan Idul Fitri melalui Operasi Ketupat Kayan 2026. Ia menilai dedikasi aparat keamananpatut diapresiasi karena tetap menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat di tengah suasana Lebaran. Dalam pandangannya, pengabdian aparat yang tetapsiaga ketika masyarakat menikmati waktu bersama keluarga merupakan bentuk tanggung jawabbesar yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Menurut Muhammad Nasir, keberhasilan menjaga kondusivitas selama Idul Fitri tidak dapatdilepaskan dari sinergi antara berbagai pihak. Aparat keamanan, pemerintah daerah, sertamasyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan suasana yang aman dantertib. Ia menekankan bahwa tanpa adanya kerja sama yang solid, potensi gangguan keamananakan lebih sulit dikendalikan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat saat mudik.
Ia juga mengingatkan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik agar mengutamakanaspek keselamatan, khususnya bagi pengguna transportasi laut. Kesadaran untuk menggunakanmoda transportasi yang memiliki izin resmi dan tidak melebihi kapasitas menjadi faktor pentingdalam mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan perjalanan sertaarahan petugas di lapangan dinilai sebagai bentuk kontribusi nyata masyarakat dalammendukung kelancaran arus mudik.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menyoroti berbagai potensi gangguankeamanan dan ketertiban masyarakat yang kerap muncul saat Idul Fitri. Ia menyebutkansejumlah ancaman seperti peredaran narkoba, penyakit masyarakat, kejahatan jalanan, hinggakejahatan berbasis digital seperti penipuan online. Menurutnya, kompleksitas tantangan tersebutmenuntut adanya sinergi yang kuat antara seluruh unsur pemerintah dan aparat keamanan.
Irjen Pol Krisno H Siregar menegaskan bahwa pengamanan Idul Fitri setiap tahun dilaksanakanmelalui Operasi Ketupat yang tidak hanya berfokus pada kelancaran arus mudik, tetapi jugamenjamin masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat. Operasi ini menjadisimbol kesiapsiagaan negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligusmemastikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan hingga Idul Fitri dapat berlangsung dengannyaman.
Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Polri dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, mulai dari rapat koordinasi lintas sektoral di tingkat Mabes Polri hingga latihan pra operasi di tingkat daerah. Di Provinsi Jambi, Polda Jambi telah mendirikan puluhan pos pengamanan, pospelayanan, serta pos terpadu yang tersebar di sejumlah titik strategis. Keberadaan pos-postersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekaligusmempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya juga mengambil langkah konkret dalam memperkuatpengamanan saat Idul Fitri 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Fiksermenegaskan bahwa keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Menurutnya, peran aktif masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dankondusif.
M Fikser mengajak masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan potensi tindakkriminal, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan barang dan kendaraanpribadi. Partisipasi aktif masyarakat dinilai mampu menjadi garda terdepan dalam mencegahterjadinya tindak kejahatan, terutama di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Pemkot Surabaya terus memperluas pemasangan kamerapengawas atau CCTV di berbagai titik. Keberadaan CCTV tidak hanya membantu proses pengungkapan kasus secara cepat, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent effect yang mampumenekan niat pelaku kejahatan. Selain itu, penerapan sistem satu pintu atau one gate system di kawasan permukiman turut diperkuat melalui pembangunan portal lingkungan yang dikoordinasikan bersama pengurus RT dan RW.
Pengamanan lingkungan juga didorong melalui pengaktifan kembali sistem keamananlingkungan atau siskamling, terutama saat musim mudik ketika banyak rumah ditinggalkanpemiliknya. Dengan adanya siskamling, masyarakat yang tidak mudik dapat berperan aktifdalam menjaga keamanan lingkungan secara kolektif. Langkah ini menunjukkan bahwakeamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruhelemen masyarakat.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalam memperkuatsistem keamanan dan pelayanan publik, mulai dari peningkatan infrastruktur pengawasanberbasis teknologi, penguatan koordinasi lintas sektoral, hingga peningkatan respons cepatterhadap laporan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada menurunnya angkakriminalitas di sejumlah daerah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerjapemerintah dan aparat keamanan.
Pada akhirnya, menjaga situasi kondusif selama Idul Fitri bukanlah tugas yang dapatdiselesaikan oleh satu pihak saja. Sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat menjadikunci utama dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Momentum Idul Fitri seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas sosial, bukanjustru membuka celah bagi munculnya gangguan keamanan. Oleh karena itu, partisipasi aktifseluruh elemen masyarakat perlu terus didorong agar tercipta lingkungan yang harmonis dankondusif, sehingga perayaan Idul Fitri dapat dirasakan dengan penuh kedamaian dan keberkahanoleh semua pihak.
Pengamat Komunikasi Publik dan Keamanan Sosial