MBG Jadi Motor Ekonomi Sekaligus Penguat Gizi Kelompok 3B

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa realisasi belanja negara pada awal tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah menilai percepatan belanja negara di awal tahun merupakan strategi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada kuartal pertama.

“Hingga akhir Februari, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun dan tumbuh 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Suahasil dalam paparan kinerja APBN di Jakarta.

Salah satu program yang memberikan kontribusi terhadap percepatan belanja tersebut adalah Program MBG.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Hingga awal Maret 2026, pelaksanaan program MBG telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program tersebut dilaksanakan melalui lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.

“Percepatan belanja negara, termasuk melalui program prioritas seperti MBG, diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi pada awal tahun,” ujarnya.

Selain memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga strategi untuk menguatkan gizi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

BGN menegaskan penerima manfaat utama Program MBG adalah balita, ibu hamil, dan ibu menyusui atau kelompok 3B. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemahaman bahwa MBG tidak semata-mata program makan di sekolah, melainkan strategi penguatan gizi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Ia menjelaskan, sebanyak 77 negara telah menjalankan program makan di sekolah. Namun, menurutnya, Indonesia memiliki pendekatan berbeda karena tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan 3B.

“Ini yang merupakan keunggulan dari program MBG ini. Hanya di Indonesia ada program makan yang makanannya diantar ke rumah oleh kader-kader di puskesmas siapa yang mendapatkanya ibu hamil dan ibu menyusui itulah keunggulannya, di negara lain tidak ada,” jelasnya.

Sony menekankan, mitra pelaksana MBG harus lebih dahulu memprioritaskan kelompok 3B sebelum melakukan pendataan di sekolah. Hal ini, kata dia, berkaitan langsung dengan fase krusial 1.000 hari pertama kehidupan yang menentukan kualitas generasi mendatang.

Program MBG ini, lanjutnya, dirancang sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang dengan memastikan kualitas gizi kelompok rentan 3B terjamin sejak masa awal kehidupan, sejalan dengan visi Indonesia 2045.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dukungan Pemerintah Ungkap Kasus Air Keras DapatApresiasi Publik

Oleh: Jerry Aditya )* Respons cepat pemerintah dalam menindaklanjuti kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban TindakKekerasan (KontraS), Andrie Yunus, mendapat apresiasi dari berbagaikalangan masyarakat. Langkah tegas pemerintah dinilai menunjukkankomitmen kuat negara dalam melindungi warga negara sekaligusmemastikan penegakan hukum berjalan secara adil. Peristiwa yang menimpa Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 menjadiperhatian luas publik. Insiden tersebut memicu kekhawatiran terkaitkeselamatan aktivis yang aktif menyuarakan isu hak asasi manusia. Dalam situasi tersebut, kehadiran negara melalui respons cepatpemerintah dinilai penting untuk memberikan kepastian bahwa setiaptindakan kekerasan akan diproses secara hukum. Apresiasi terhadap langkah pemerintah disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk kelompok aktivis yang tergabung dalam organisasi reformasi1998. Ketua PIJAR 98, Sulaiman Haikal, menyampaikan penghargaanatas respons pemerintah yang dinilai sigap menanggapi peristiwatersebut. Menurutnya, sikap tegas pemerintah memiliki arti penting karenamenunjukkan bahwa negara tidak memberi ruang bagi aksi teror yang menargetkan pembela hak asasi manusia. Sulaiman menilai langkah pemerintah memberikan pesan kuat bahwatindakan intimidasi atau kekerasan tidak dapat ditoleransi dalamkehidupan demokrasi. Respons tersebut diharapkan mampu mencegahterulangnya peristiwa serupa sekaligus memperkuat kepercayaanmasyarakat terhadap komitmen negara dalam menjaga keamanan publik. Komitmen pemerintah terlihat dari berbagai pernyataan pejabat negarayang menegaskan pentingnya pengungkapan kasus tersebut secaramenyeluruh. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, secara terbukamengecam keras serangan terhadap Andrie Yunus. Ia menilai peristiwatersebut merupakan tindakan premanisme yang tidak dapat dibenarkandalam negara yang menjunjung tinggi hukum. Dalam pandangannya, tindakan kekerasan terhadap individu yang menjalankan aktivitas advokasi HAM merupakan bentuk ancamanterhadap prinsip demokrasi. Karena itu, aparat penegak hukum didoronguntuk segera mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebutagar keadilan dapat ditegakkan. Respons pemerintah tidak berhenti pada pernyataan kecaman. Aparatkepolisian juga segera mengambil langkah konkret untuk menanganikasus ini. Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khususterhadap penanganan perkara tersebut. Arahan dari pimpinan Polrimemastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara serius danmenyeluruh. Perhatian khusus dari Kapolri tersebut menjadi sinyal bahwa penanganankasus tidak akan dilakukan secara setengah hati. Upaya pengungkapandilakukan melalui koordinasi berbagai unsur kepolisian agar proses hukum berjalan efektif dan mampu mengungkap pelaku yang bertanggungjawab. Selain dukungan dari aparat penegak hukum, komitmen pemerintah jugaditegaskan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga RakaPrabowo. Ia menyampaikan bahwa tindakan teror seperti penyiraman air keras tidak dapat diterima dalam kehidupan masyarakat yang menjunjungtinggi hukum dan demokrasi. Menurut Angga, setiap pelaku kekerasan harus diproses sesuai ketentuanhukum yang berlaku. Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintahyang tidak memberikan toleransi terhadap tindakan intimidasi maupunkekerasan terhadap warga negara, termasuk mereka yang aktifmenyuarakan aspirasi di ruang publik. Sikap tegas pemerintah dinilai memberikan dampak positif bagi upayamenjaga stabilitas sosial dan memperkuat rasa aman masyarakat. Ketikanegara menunjukkan komitmen untuk menindak pelaku kekerasan, masyarakat memperoleh kepastian bahwa sistem hukum bekerja untukmelindungi kepentingan publik. Apresiasi publik terhadap langkah pemerintah juga mencerminkanharapan agar proses pengungkapan kasus dapat berjalan secaratransparan dan profesional. Kepercayaan tersebut penting untuk menjagalegitimasi institusi penegak hukum sekaligus memastikan bahwa setiapperistiwa kekerasan diproses secara objektif. Dukungan pemerintah terhadap aparat penegak hukum menjadi faktorpenting. Komitmen politik yang jelas dari pemerintah memungkinkanaparat bekerja dengan lebih optimal dalam mengungkap kasus danmenghadirkan keadilan bagi korban. Langkah cepat yang diambil pemerintah juga dinilai memperlihatkankeseriusan dalam menjaga iklim demokrasi. Negara tidak hanya hadirmelalui regulasi, tetapi juga melalui tindakan nyata ketika terjadi ancamanterhadap keselamatan warga negara. Upaya tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa kebebasanberekspresi dan menyampaikan pendapat merupakan bagian darikehidupan demokrasi yang harus dilindungi. Dalam kerangka tersebut, tindakan kekerasan yang bertujuan membungkam suara kritis tidak bolehdibiarkan berkembang. Dukungan pemerintah dalam mengungkap kasus penyiraman air kerasterhadap Andrie Yunus menjadi bukti bahwa negara tetap hadir untukmemastikan keadilan ditegakkan. Respons cepat dari berbagai unsurpemerintah menunjukkan adanya koordinasi yang kuat dalammenghadapi peristiwa yang berpotensi mengganggu rasa amanmasyarakat. Apresiasi yang muncul dari publik memperlihatkan bahwa langkah tegaspemerintah mendapat dukungan luas. Masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan hingga tuntas sehingga pelaku dapat dimintaipertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan penuh pemerintah, proses pengungkapan kasusdiharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkankepercayaan publik. Keberhasilan mengungkap kasus tersebut akanmenjadi bukti bahwa negara memiliki komitmen nyata dalam melindungiwarga negara dan menjaga nilai-nilai demokrasi. *) Peneliti Isu Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Advertisement -

Baca berita yang ini