Danantara Bergerak Cepat Pastikan BUMN Sehat

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus bergerak cepat memastikan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berada dalam kondisi sehat, profesional, dan berdaya saing tinggi.

Sejak resmi beroperasi, Danantara langsung mengambil langkah strategis melalui konsolidasi aset, penguatan tata kelola, serta optimalisasi investasi jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kesehatan BUMN menjadi prioritas utama lembaga yang dipimpinnya.

“Danantara dibentuk untuk memastikan aset strategis negara dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Fokus kami adalah memperkuat fundamental BUMN agar mampu tumbuh sehat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, Danantara tidak hanya berperan sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai katalis transformasi BUMN. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi kinerja, sinergi antarperusahaan pelat merah, serta penataan portofolio investasi agar lebih efisien dan produktif.

“Kami ingin BUMN tidak sekadar bertahan, tetapi menjadi pemain utama di tingkat regional dan global,” tambahnya.

Sementara itu, Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria menyampaikan Danantara Indonesia menargetkan laba badan usaha milik negara (BUMN) mencapai sekitar Rp350 triliun pada 2026, seiring dengan pelaksanaan puluhan proyek strategis dan percepatan konsolidasi BUMN.

“Untuk tahun 2026, rencana kerja kami menargetkan laba BUMN sekitar Rp350 triliun,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, secara kinerja historis, laba BUMN pada 2025 secara normalisasi mencapai Rp332 triliun. Namun, angka tersebut disertai dengan pencatatan impairment sebesar Rp55 triliun sebagai bagian dari upaya perbaikan fundamental.

“Laba BUMN 2025 secara normalisasi mencapai Rp332 triliun, tetapi setelah impairment, realisasinya berada di kisaran Rp280 triliun hingga Rp295 triliun,” katanya.

Ia menegaskan, konsolidasi dan transformasi BUMN ditujukan untuk meningkatkan return on asset serta memastikan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tetap kuat, tidak hanya dari sisi laba, tetapi juga melalui setoran pajak dan peran sosial.

Danantara akan terus mempercepat langkah konsolidasi dan transformasi, sejalan dengan visi pembangunan nasional. Dengan BUMN yang sehat dan kuat, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan global serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini