Oleh: Ayu Safira Lestari
Taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 menandai penegasan arah kepemimpinan nasional yang menuntut keselarasan, keberanian, dan disiplin eksekusi.
Forum yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, tersebut tidak sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang konsolidasi strategis untuk memastikan seluruh lapisan pemerintahan bergerak dalam satu tarikan napas menuju visi Indonesia Emas 2045.
Presiden membuka Rakornas dengan pesan kuat mengenai pentingnya sinergi pusat dan daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Menurut Presiden, kebijakan nasional tidak akan bermakna tanpa dukungan implementasi yang solid di daerah.
Pemerintah pusat memerlukan daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan, sementara pemerintah daerah membutuhkan kejelasan arah dan konsistensi kebijakan dari pusat. Relasi tersebut menjadi fondasi untuk mewujudkan target besar, termasuk ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Taklimat Presiden juga menegaskan bahwa kepemimpinan publik tidak berhenti pada kemampuan teknokratis, melainkan harus berakar pada integritas. Presiden menilai rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas.
Harapan tersebut berlaku di setiap jenjang pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui keteladanan, keberanian menolak konflik kepentingan, serta konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Dalam konteks pembangunan manusia, Presiden menyoroti program Makan Bergizi Gratis sebagai contoh konkret kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas hidup rakyat. Program tersebut tidak hanya menjawab persoalan gizi dan kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan.
Perhatian komunitas internasional terhadap program tersebut, termasuk dari kalangan ahli kebijakan publik Amerika Serikat, memperlihatkan bahwa kebijakan berbasis kebutuhan rakyat mampu menjadi rujukan global apabila dijalankan secara serius dan terukur.
Presiden memanfaatkan Rakornas sebagai ruang evaluasi satu tahun perjalanan pemerintahan. Evaluasi tersebut diarahkan pada efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan sasaran program, serta kesesuaian kebijakan pusat dengan kebutuhan riil daerah.
Presiden menekankan bahwa setiap rupiah anggaran publik harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi indikator administratif. Efisiensi anggaran ditempatkan sebagai instrumen untuk memperluas dampak pembangunan, bukan alasan untuk memangkas kualitas pelayanan publik.
Dimensi global turut mendapat perhatian serius dalam taklimat Presiden. Kepala Negara mengingatkan bahwa dinamika geopolitik dunia bergerak semakin kompleks dan penuh ketidakpastian.
Ketegangan antarnegara, konflik bersenjata, hingga risiko krisis global berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Dalam situasi tersebut, Presiden menegaskan komitmen Indonesia pada politik luar negeri bebas aktif dan prinsip non-blok. Sikap tersebut menuntut kewaspadaan, kemandirian, serta kemampuan berdiri di atas kekuatan sendiri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memandang Rakornas 2026 sebagai tindak lanjut langsung arahan Presiden untuk memastikan kesamaan langkah pusat dan daerah pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029.
Tito menilai capaian tahun pertama pemerintahan perlu dioptimalkan melalui koordinasi yang lebih kuat. Kesamaan gerak tersebut menjadi kunci agar program prioritas Presiden tidak terfragmentasi oleh perbedaan kepentingan sektoral maupun wilayah.
Tito juga menegaskan kesiapan seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda untuk mendukung agenda besar Presiden. Dukungan tersebut tidak berhenti pada komitmen politik, melainkan diwujudkan melalui kerja konkret di lapangan.
Rakornas diposisikan sebagai forum penyamaan persepsi agar setiap kepala daerah memahami peran strategisnya dalam mendorong lompatan pembangunan, bukan sekadar menjaga rutinitas birokrasi.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menekankan bahwa Rakornas dirancang untuk mempercepat implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045 melalui penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Benni memandang kepala daerah sebagai aktor kunci yang menentukan keberhasilan agenda nasional, terutama dalam mendorong kedaulatan pangan dan energi, memperluas pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
Peran tersebut menuntut kepemimpinan daerah yang adaptif, mampu membaca kebutuhan lokal, sekaligus selaras dengan strategi nasional. Pemerintah pusat pun mengharapkan daerah tidak berhenti pada tataran perencanaan, melainkan mampu menerjemahkan arah kebijakan nasional menjadi aksi konkret, terukur, dan berkelanjutan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
Secara keseluruhan, taklimat Presiden Prabowo di Rakornas 2026 memperlihatkan kepemimpinan yang berupaya menyatukan visi, mempertegas prioritas, dan menuntut akuntabilitas di seluruh jenjang pemerintahan.
Sinergi pusat dan daerah tidak lagi diposisikan sebagai jargon administratif, melainkan sebagai prasyarat mutlak untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun geopolitik.
Melalui penekanan pada integritas kepemimpinan, efisiensi penggunaan anggaran, serta keberpihakan pada program strategis seperti penguatan ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, dan kemandirian energi, Presiden menegaskan bahwa arah pembangunan harus terasa dampaknya hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Dengan kepemimpinan yang berintegritas, koordinasi yang solid, dan orientasi kebijakan yang konsisten pada kesejahteraan rakyat, Rakornas tersebut layak dibaca sebagai momentum konsolidasi nasional yang menentukan langkah Indonesia dalam menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045. (*)
Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya